Jaga Persatuan, Kejujuran, dan Keadilan dalam Pemilu

Dalam rapat pleno terbuka penentuan nomor urut itu, pasangan Anies-Muhaimin mendapat nomor urut 1, sedangkan Prabowo-Gibran nomor urut 2, dan Ganjar-Mahfud nomor urut 3. Setelah pengambilan nomor urut rampung, setiap pasangan calon menyampaikan pidato sesuai urutan nomor.

Muhaimin yang berpidato mewakili pasangan calon nomor urut 1 mengajak masyarakat Indonesia melihat Pemilu 2024 seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Tiap-tiap tim pemenangan pasangan capres-cawapres diharapkan bermain sportif dan terbuka.

”Ibaratnya, rakyat harus menikmati pemilu kali ini dengan penuh riang gembira, berkompetisi tapi tetap berkeluarga dan bersaudara,” katanya.

Dia juga mengajak jika ada pemain yang curang, maka harus diteriaki agar tak curang. Jika ada wasit merangkap pemain, kata dia, perlu difoto dan sebarluaskan.

”Kalau pemilu berjalan baik, legitimate, dan obyektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu dan kuat. Kalau pemilu berjalan jurdil, maka pembangunan insya Allah berjalan lancar,” kata Muhaimin.

”Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi paslon nomor urut 1. Memang kita bersyukur memiliki negara berdemokrasi dan kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya, dan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apa pun,” katanya, sembari menyatakan, jika pemilu dijalankan dengan kecurangan, bakal mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo menutup pidatonya dengan pantun. ”Satu dua, cempaka biru. Tiga empat dalam jambangan. Kalau dapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan,” katanya.

Adapun, sebelum memutuskan melaju bersama Anies, Muhaimin sebelumnya mendukung Prabowo sebagai capres dalam koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Ganjar menuturkan, nomor urut 3 sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Dia mengajak semua disatukan dalam proses politik menggembirakan. ”Itu kegembiraan yang harusnya kita dapat, tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik,” katanya.

Dia juga menekankan ada kegelisahan yang bisa ditangkap dari masyarakat, dari tokoh agama, guru bangsa, seniman, budayawan, jurnalis, dan aktivis masyarakat. Menurut dia, kewajiban bersama untuk menjaga, memastikan demokrasi bisa baik kendati sekarang tidak baik-baik saja. Dia meyakini rakyat Indonesia bersama dengan Ganjar-Mahfud dalam menjaga demokrasi.

Menurut dia, arah reformasi harus dituntaskan. Demokrasi yang jujur adil, berjalan dalam rel, jauh dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dipastikan. ”Diam itu bukanlah pilihan. Bicara, ungkapkan, dan laporkan praktik-praktik tidak baik yang akan mencederai demokrasi,” kata Ganjar.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, setelah menetapkan nomor urut, KPU akan menyelenggarakan deklarasi pemilu damai pada 27 November atau sehari sebelum masa kampanye dimulai. Selain itu, penetapan capres-cawapres beserta nomor urut juga membuat tahapan penyiapan logistik surat suara pilpres bisa segera dilakukan.

Hasyim menekankan proses pemungutan suara sangat terbuka. Semua orang bisa melihat, menyaksikan, merekam, memfoto, dan mendokumentasikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. ”Kalau misalkan ada indikasi yang dianggap pelanggaran, ada lembaga disiapkan, yakni Bawaslu untuk melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan, pasangan capres-cawapres ataupun pendukungnya agar menahan diri tidak berkampanye sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November. Ada waktu sekitar 14 hari masa sosialisasi yang bisa dimanfaatkan menyosialisasikan peserta pilpres kepada pemilih. Namun, sosialisasi tidak boleh mengandung unsur ajakan memilih, hanya memperkenalkan diri sebagai capres-cawapres.

Di sisi lain, Bawaslu juga mengingatkan, seluruh pasangan capres-cawapres, tim pemenangan, serta gabungan parpol pengusul dan pendukung agar tidak menggunakan fasilitas negara. Pejabat negara yang akan berkampanye harus patuh prosedur dengan mengajukan cuti kepada presiden.

Anak presiden

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan personel Polri menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Tugas tetap harus dilaksanakan sesuai aturan main. Menurut Wapres, walaupun anak Presiden mengikuti pemilu, netralitas harus dijaga.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI tetap teguh untuk netral. Perihal netralitas ini sudah disampaikan kepada seluruh jajaran. ”Kalaupun ada oknum, itu bukan perintah atasan dan bukan komitmen kita. Kalaupun ada mungkin, oknum namanya kalau sampai ada yang tidak netral. Tetapi, kita sampaikan kepada seluruh jajaran untuk netral,” katanya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menuturkan, Polri memiliki tugas melaksanakan pengamanan terkait rangkaian tahapan pemilu. Tugas ini dimulai dari awal pada saat KPU-Bawaslu menyampaikan dimulainya tahapan pemilu, di mana saat itu Polri menggelar Operasi Mantap Brata.

Listyo mempersilakan melapor ketika ada pelanggaran. ”Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun, sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti cukup,” ujarnya.

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC dalam konferensi pers di Jakarta seusai Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Tahun 2023 di gedung KWI menuturkan, keprihatinan terhadap situasi politik juga dituangkan dalam Pesan Sidang KWI 2023.

Tahun 2024 akan menjadi tahun dengan suhu politik tinggi, khususnya terkait pemilu dan pilkada. Momen ini terjadi di tengah kualitas demokrasi yang cenderung turun sehingga rentan terjadi konflik horizontal yang dipicu kepentingan politik sesaat dan diperparah penyalahgunaan media informasi untuk menyebar kebohongan, fitnah, bahkan permusuhan. Bahaya politik identitas pun rawan dimanfaatkan para kontestan politik.

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Jaga Persatuan, Kejujuran, dan Keadilan dalam Pemilu”: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/14/jaga-persatuan-kejujuran-dan-keadilan-dalam-pemilu?isVerified=true