Penilaian Debat Perdana Capres di Mata Peneliti CSIS

Debat diprediksi tak akan memengaruhi pilihan pemilih dalam jangka pendek, tetapi memengaruhi pilihan jangka panjang apabila pemilihan presiden berlangsung dua putaran.

 

JAKARTA, KOMPAS — Centre for Strategic and International Studies menilai etika politik dan antikorupsi sudah menjadi perhatian ketiga pasangan calon presiden dalam debat perdana Pemilihan Presiden 2024, tetapi dengan porsi dan fokus yang berbeda-beda. Adapun dari pemaparan dalam debat, visi negara hukum yang disampaikan Ganjar Pranowo dinilai lebih kompleks.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, D Nicky Fahrizal, menilai, visi negara hukum yang disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, lebih kompleks karena menghadirkan kebijakan yang mengayomi kelompok lemah dan marjinal.

Sementara itu, visi yang disampaikan oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan, cenderung lebih menekankan pada kebebasan sipil dan hak politik warga negara. Sebaliknya, visi negara hukum capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dinilai kurang komprehensif.

Penilaian itu disampaikan dalam diskusi Tinjauan Pascadebat Capres yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Jumat (15/12/2023). Hadir pula sebagai pembicara Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Arya Fernandes, Peneliti Senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial Vidhyandika D Perkasa, dan Wakil Direktur Eksekutif Bidang Operasional Medelina K Hendytio.

Nicky menjelaskan, dalam debat perdana, Ganjar memaparkan konsep negara hukum yang bersandingan dengan negara kesejahteraan (negara hukum substansial). Dalam sistem ini, hukum beroperasi tidak hanya untuk melindungi negara dan proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, tetapi juga menghadirkan kebijakan atau program sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi untuk kesejahteraan umum.

”Hal itu terlihat dari visi-misi yang disampaikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta ketika dalam debat Ganjar bercerita perjalanannya keliling Indonesia untuk bertemu masyarakat, seperti nelayan, petani, dan buruh,” katanya.

Meskipun visi negara hukum Ganjar lebih kompleks, menurut Nicky, ada tantangan dalam perencanaan dan eksekusi perencanaan tersebut karena memiliki faktor pendukung dan penahannya. Faktor pendukung dimaksud adalah adanya anggaran, kapasitas birokrasi yang siap menjalankan kebijakan, ada regulasi dan pengarusutamaan kebijakan, didukung dan dipercaya masyarakat, serta komitmen politik dari pemimpin utama dan parpol pendukung.

Berbeda dengan Ganjar, Anies cenderung menekankan pada kebebasan sipil dan hak politik warga negara. Sementara itu, Prabowo mengangkat konsep politik yang mengedepankan prinsip kebajikan sipil (civic virtue), kebaikan bersama, pemerintahan yang partisipatif, fokus pada isu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kewarganegaraan. ”Konsep politik ini secara tipis-tipis muncul di Prabowo, tetapi lebih kental di Ganjar dan Anies,” katanya.

 

Nicky juga menyoroti isu etika politik dan isu antikorupsi. Kedua isu ini dianggap sudah menjadi perhatian ketiga calon presiden, tetapi dengan porsi dan fokus yang berbeda-beda. Terhadap isu etika politik, Nicky mengkritik keinginan Prabowo untuk menaikkan gaji hakim. Berkaca dari kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, menaikkan gaji hakim untuk mendukung independensi hakim tidak relevan dengan situasi.

”Menaikkan gaji hakim bukan solusi. Justru hakim di Mahkamah Konstitusi harus bisa mengendalikan dirinya dan harus bisa menjaga integritas para hakim dalam lembaga ini dalam situasi kritis,” katanya.

Khusus menyangkut isu antikorupsi, ia menilai ketiga calon presiden sudah menaruh perhatian terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, terhadap isu perampasan aset ada perbedaan pendapat.

”Anies dan Ganjar menganggap isu perampasan aset sebagai hal yang krusial untuk pemberantasan korupsi, tetapi Prabowo hanya membahas komitmen pemberantasan korupsi tanpa masuk ke dalam substansi penegakan hukum,” ujarnya.

 

Terkait isu Papua, Vidhyandika D Perkasa menilai, tidak ada hal baru yang diangkat oleh calon presiden. Materi debat yang diangkat punya banyak kesamaan dengan debat calon presiden 2019, yaitu menekankan hal-hal yang bersifat normatif.

”Ketiga calon presiden tidak menjawab secara komprehensif pertanyaan tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Papua. Padahal, debat ini seharusnya bisa menjadi ajang untuk memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat. Apalagi, masalah Papua itu sudah sangat lama dan sudah menelan banyak korban jiwa. Di situ para kandidat seharusnya bisa memperlihatkan sikap,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan debat pilpres secara keseluruhan, Arya Fernandes menilai sudah berjalan dengan baik. Penilaian itu didasarkan pada variasi topik debat beragam, serta pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh panelis cukup berhasil mengungkap situasi yang terjadi di Indonesia.

Arya menilai, debat tidak akan memengaruhi pilihan masyarakat secara jangka pendek. Namun, hasil debat memengaruhi pilihan jangka panjang apabila pemilihan presiden berlangsung dua putaran. ”Pemilih yang rasional mendasarkan pilihannya pada apakah ada isu khusus yang menarik perhatian, misalnya soal lapangan pekerjaan, kemiskinan, korupsi. Nah, kalau situasi ini bisa diatasi dengan baik, akan ada pengaruhnya,” kata Arya.

Editor: ANTONIUS PONCO ANGGORO

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Penilaian Debat Perdana Capres di Mata Peneliti CSIS”: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/15/penilaian-debat-perdana-capres-di-mata-peneliti-csis?open_from=Section_Terbaru