Menanti Pemilu Bermartabat

Dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, terutama di era Reformasi, persiapan menuju Pemilu 2024 terasa babak belur. Sejumlah masalah membelitnya.

Lihatlah dalam penetapan calon presiden-calon wakil presiden, November lalu, terjadi persoalan konstitusionalitas yang oleh sebagian penduduk disebut sebagai tragedi demokrasi di negeri ini. Lolosnya seorang calon wapres segera diwarnai dengan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ujung dari persidangan MKMK itu adalah pencopotan seorang Ketua MK karena dinilai melakukan pelanggaran berat etika. Ceritanya sampai saat ini belum sepenuhnya tuntas karena ada perlawanan dan sikap pro-kontra dalam masyarakat.

Pencalonan anggota legislatif juga diwarnai gugatan partai politik, yang semula dinyatakan tidak lolos verifikasi. Ini sebenarnya biasa saja dalam persiapan pesta demokrasi. Namun, menjadi tidak biasa saat ada partai yang oleh pengadilan dinyatakan diberi peluang untuk bisa ikut pemilu, tetapi tahapan pemilu legislatif sudah berjalan jauh. Kegaduhan terjadi di masyarakat.

Di sisi lain, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di sejumlah provinsi ditandai dengan minimnya peminat. Padahal, kader partai atau keluarganya juga sudah bisa menjadi calon wakil daerah. Rendahnya minat warga menjadi anggota DPD kemungkinan disebabkan oleh minimnya kontribusi lembaga perwakilan daerah itu dalam penyelenggaraan negara di Nusantara.

Persoalan lain yang membelenggu penyelenggaraan pemilu kali ini adalah netralitas penyelenggara negara dan/atau aparatur negara, yang dicurigai oleh sebagian rakyat, mulai dari tingkat yang tertinggi hingga pemerintahan di daerah. Kondisi ini menyulitkan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menegakkan aturan pemilu.

Bagi sebagian warga, berbagai masalah yang membelenggu penyelenggaraan Pemilu 2024 itu tak lepas dari keinginan tokoh atau kelompok dalam masyarakat untuk hanya memenangi pemilu. Pokoknya harus menang. Bahkan, terasa tak peduli dengan kondisi bangsa ini, terutama terkait persatuan Indonesia dan pendewasaan rakyat dalam berdemokrasi.

Oleh karena itu, Refleksi Akhir Tahun 2023 dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang disampaikan di Jakarta, Kamis (28/12/2023), pantaslah diapresiasi. Peringatan itu seharusnya menjadi pengingat bagi siapa pun yang terlibat dalam pemilu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk tak sekadar mencari kemenangannya sendiri. Keutuhan negeri ini dan pemajuan demokrasi bagi kesejahteraan rakyat merupakan segalanya. Tak ada artinya memenangi pemilu jika bangsa terkoyak dan rakyat negeri ini terbelah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, pemilu bukan hanya harus sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur adil (jurdil), melainkan juga bermartabat, beretika, serta menjaga marwah dan nilai keindonesiaan (Kompas, 29/12/2023). Kita masih memiliki waktu untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat itu.

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Menanti Pemilu Bermartabat”https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/02/menanti-pemilu-bermartabat