Bawaslu Temukan Surat Suara Rusak di 127 Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menemukan adanya surat suara rusak di 127 kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum diminta memperkuat koordinasi dengan penyedia jasa untuk segera mengganti dan mendistribusikan surat suara rusak.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn JH Malonda, mengatakan, hasil pengawasan logistik surat suara di 514 kabupaten/kota menemukan adanya surat suara rusak di 127 kabupaten/kota. Sementara surat suara di 387 kabupaten/kota tidak ada yang mengalami kerusakan.

Sebagian besar kerusakannya adalah terdapat titik berwarna, robek, ada garis buram, serta surat suara berlubang. ”KPU harus segera memitigasi temuan surat suara rusak melalui koordinasi dengan penyedia jasa percetakan agar segera diganti dan didistribusikan ke daerah-daerah tersebut,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Di sisi lain, lanjutnya, Bawaslu menemukan surat suara yang warnanya tidak sesuai standar. Ada surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi yang semestinya berwarna biru, tetapi warna menjadi ungu. Sementara di daerah lain, warna hijau untuk Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berwarna kekuning-kuningan.

Petugas menyortir surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum melipatnya di gudang logistik Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin di Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (8/1/2024).

”Kami meminta agar surat suara tersebut diganti, karena jika tetap digunakan untuk pencoblosan tetap akan dinyatakan sebagai surat suara rusak,” ujar Herwyn.

Lebih jauh, Bawaslu mengalami kesulitan dalam mengawasi proses produksi dan distribusi logistik pemilu. Selain tidak mendapatkan akses Sistem Informasi Logistik (Silog), Bawaslu dihalangi melakukan pengawasan di Provinsi Jambi dan Kabupaten Trenggalek. Bawaslu Jambi dihalangi dalam melakukan pengawasan secara langsung di PT Musi Pelangi Cakrawala terhadap proses muat logistik surat suara. Hal yang sama terjadi ketika Bawaslu Trenggalek tidak boleh mengawasi langsung ke ruang produksi karena KPU belum ada di lokasi.

Selain itu, lanjut Herwyn, ada beberapa kasus salah pengiriman logistik, di antaranya di Minahasa, Konawe Selatan, Gorontalo, dan Kotawaringin Barat. Ada pula pembongkaran logistik di gudang tidak resmi, tepatnya di Gunungsitoli, Sumatera Utara, yang disimpan di rumah warga.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menambahkan, Bawaslu telah memberikan saran tindak lanjut kepada KPU. Pihaknya meminta KPU memperhatikan jadwal distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara. Pengiriman logistik pun harus dilakukan, serta melaporkan ke Bawaslu jika ada keadaan memaksa. ”Saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti berpotensi menjadi temuan Bawaslu,” katanya.

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan, KPU terus mendata jumlah surat suara rusak untuk segera dimusnahkan dan dicetak ulang sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Pihaknya akan segera mengundang seluruh penyedia jasa untuk mengoordinasikan pencetakan ulang surat suara yang rusak. Pencetakan surat suara rusak tidak akan menambah biaya karena ditanggung oleh penyedia jasa dan masih dalam klausul kontrak.

Pada Pemilu 2024, KPU mencetak 1,2 miliar lembar surat suara untuk lima jenis pemilihan. Surat suara tersebut terdiri dari surat suara pilpres (208 juta lembar), surat suara DPR (207 juta lembar), surat suara DPD (207 juta lembar), surat suara DPRD provinsi (207 juta lembar), dan surat suara DPRD kabupaten/kota (201 juta suara).

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Bawaslu Temukan Surat Suara Rusak di 127 Daerah “: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/08/bawaslu-temukan-surat-suara-rusak-di-127-daerah?open_from=Section_Terbaru