Kompetisi Dua Kubu dalam Pilkada 2024

Prabowo dan Jokowi yang berhasil memenangi pilpres mengapa merasa perlu mengusahakan kemenangan di mayoritas pilkada?

Ada hal yang menarik dari kesenjangan wacana publik, dengan praktik konkret di lapangan dalam dinamika Pilkada 2024. Banyak tokoh dan pembesar politik menyatakan pemilihan presiden sudah selesai dan partai-partai—termasuk di jajaran provinsi dan kabupaten/kota—tak terikat lagi dengan koalisi 01, 02, ataupun 03. Namun, apa yang terjadi di lapangan ternyata berbeda.

Pertengahan Maret 2024, saya mewawancarai mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dengan tegas, ia menyatakan tak tertarik jabatan lain, ingin kembali jadi gubernur. Bahkan, untuk wakil, juga mantap akan mengajak lagi Emil Dardak.

Jauh-jauh, sebelum pemilihan presiden (pilpres), para petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dari Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN sudah menyatakan akan mendukung Khofifah menjadi gubernur Jawa Timur lagi.

Balasannya, Khofifah dan Emil juga habis-habisan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden.

Koalisi pilpres ternyata semakin menguat dalam dinamika persiapan Pilkada 2024, setidaknya di Jawa Timur. KIM segera menindaklanjuti deklarasi Khofifah, dengan pengukuhan rekomendasi yang diserahkan secara langsung oleh ketua umum masing-masing.

Bagi Prabowo, pemerintahannya akan lebih efektif, efisien, dan produktif jika terjadi linierisasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Begitu solidnya ”Koalisi Pilpres 02” di Jawa Timur, tawaran koalisi PDI Perjuangan (PDI-P) yang akan menempatkan wakil gubernur tak bisa diterima karena sudah ada Emil Dardak, pendukung fanatik Prabowo-Gibran.

Kehadiran wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menemui Khofifah juga bisa dimaknai sebagai restu dan dukungan Presiden Joko Widodo.

Persaingan dua kubu

Makin mengerucutnya dua kubu dalam Pilkada 2024, antara ”Koalisi Pemenang Pilpres Plus” dan ”Koalisi PDI-P Plus”, sebut saja begitu, juga terjadi di beberapa provinsi strategis.

Di Jawa Tengah, bahkan belum jelas siapa yang akan dijagokan PDI-P, apakah mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, atau Ketua DPD PDI-P Bambang Wuryanto yang dikenal sebagai Bambang Pacul. Selain kemungkinan membaca lawan siapa yang akan dihadapi, juga menunggu siapa kawan yang akan bergabung. Tak sesederhana peta politik pilkada di Jawa Timur.

KIM belum terkonsolidasi, antara Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra, atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi. Sudaryono, yang sering menyatakan dirinya mendapat tugas langsung dari Prabowo Subianto, sudah mendeklarasikan secara terbuka pencalonannya, baik melalui media, termasuk baliho, maupun dalam pertemuan terbuka di banyak tempat.

Tanda-tanda mengerucut ke Luthfi mulai tampak setelah PAN terang-terangan mendukung dan anggota KIM yang lain tidak ada tanda-tanda menolak. Sisanya tinggal mencarikan pos lain untuk Sudaryono, yang pasti mudah untuk pemenang pilpres.

Memang, masih ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dukungan kursinya di DPRD Jawa Tengah cukup signifikan. Namun, potensi untuk merapat menjadi plus ke KIM sangat terbuka. Peta ini mengarah pada terbentuknya koalisi besar KIM plus, dengan menjagokan Ahmad Luthfi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah sudah mulai memberi sinyal akan mendukung. Bahkan, jika benar spekulasinya calon wakil gubernur yang dipilih adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, otomatis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasti akan bergabung.

”Head to head”

Peta Jawa Tengah cenderung mengarah ke head to head dalam pemilihan gubernur, November. Ahmad Luthfi, didukung KIM plus, akan menghadapi calon dari PDI-P atau PDI-P Plus.

Di Jakarta, fenomena dua kubu sisa koalisi pilpres juga terjadi. Bahkan, tanda-tanda semakin nyata ketika PKB, PKS, dan PDI-P menginisiasi untuk mencalonkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketika ada tanda-tanda Koalisi 01 dan 03 menguat di Jakarta, Koalisi 02 juga makin terkonsolidasi.

Bergabungnya PDI-P ke koalisi yang akan mencalonkan Anies mengindikasikan mengerasnya koalisi pilpres 01-03, untuk menghadapi koalisi besar 02. Padahal, selama ini, Anies dianggap lawan permanen PDI-P di DKI Jakarta.

Suasana head to head ini menyebabkan Partai Golkar mempertimbangkan Ridwan Kamil, walaupun yang bersangkutan juga diharapkan menjadi andalan calon gubernur di Jawa Barat. Sebenarnya, sejak lama, Golkar juga sudah menyiapkan Ketua DPD DKI Ahmed Zaki Iskandar. Tanda-tanda persiapan head to head dua kubu besar ini terlihat ketika Ridwan Kamil yang saat ini Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga diusulkan oleh Partai Gerindra.

Kecenderungan fenomena head to head juga terasa di Sumatera Utara. Munculnya nama Bobby Nasution, Wali Kota Medan, menantu Presiden Jokowi sebagai calon gubernur, menjadi indikasi kuat. Golkar menjadi kerepotan untuk bertahan membela kadernya sendiri, Musa Rajekshah, yang merupakan wakil gubernur petahana dan sejak lama mempersiapkan diri jadi calon gubernur.

Edy Rahmayadi, Gubernur petahana yang tidak bisa lagi diusung KIM, setidaknya Gerindra dan Golkar, mencari tambatan baru di PDI-P yang pada periode sebelumnya menjadi lawan beratnya. Bahkan, PDI-P sampai disebut perlu mengirim Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk bertempur di medan keras Sumatera Utara.

Lebih prestisius

Jangan-jangan, menang dalam kontestasi pilkada lebih prestisius dibandingkan dengan keberhasilan memenangi Pilpres 2024. Prabowo dan Jokowi yang sudah berhasil memenangi pilpres mengapa merasa perlu untuk mengusahakan kemenangan di mayoritas pilkada?

Bagi Prabowo, pemerintahannya akan lebih efektif, efisien, dan produktif jika terjadi linierisasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Berbagai kebijakan yang tidak segaris, karena kepentingan politik berbeda di setiap tingkatan pemerintahan, menyebabkan aplikasinya menjadi sulit, lambat, dan mahal.

Bagi Jokowi, momentum pilkada akan menjadi pembuktian tingkat kepuasan yang menurut beberapa lembaga survei masih tinggi, sampai masa akhir jabatannya, sekitar 80 persen.

Apakah pengaruhnya masih akan menjadi faktor dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemenang pilkada seperti saat berlangsungnya pilpres. Inilah yang sekaligus akan menjadi legacy-nya setelah pensiun sebagai presiden, dan menjadi modal untuk menentukan langkah berikutnya.

Kritik keras yang masih terus dilancarkan oleh PDI-P, terutama melalui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, semakin memperkuat kesan bahwa Pilkada 2024 akan menjadi medan pembuktian, siapa yang sejatinya jawara dalam perpolitikan Indonesia.

Politik barter dalam pilkada yang menentukan calon juga akan dipengaruhi koalisi pemerintahan baru selain KIM atau ”Koalisi Pilpres 02”.

Membayangkan Pilkada 2024 akan menjadi perhelatan politik yang lebih cair, lebih simpel, dan riang gembira agaknya tak akan menjadi kenyataan. Partai-partai akan berhitung untung rugi, tak sekadar menang kalah di pilkada, tetapi juga dalam peran serta di pemerintah pusat lima tahun mendatang.

Politik barter dalam pilkada yang menentukan calon juga akan dipengaruhi koalisi pemerintahan baru selain KIM atau ”Koalisi Pilpres 02”. Akibatnya, iklim Pilkada 2024 akan bisa menghangat melebihi suasana Pilpres 2024. Jangan heran kalau mungkin akan banyak tangan yang kelihatan atau tersembunyi ikut cawe-cawe.

Bambang Sadono, Pemandu Kanal Inspirasi untuk Bangsa.

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Kompetisi Dua Kubu dalam Pilkada 2024”:https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/30/kompetisi-dua-kubu-dalam-pilkada-2024?open_from=Opini_Page