Senjakala Demokrasi: antara Pesona Populisme dan Jebakan Otoritarianisme

Diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berkelanjutan.

Seorang aktivis yang baik tentu tahu bahwa gerakan Reformasi 1998 adalah untuk memperjuangkan demokrasi.

Kala itu, sebagian besar orang muda berbondong-bondong membangun harapan kolektif dan diterjemahkan dalam aksi, dari gulungan pengalaman pahit dan getirnya keangkuhan penguasa kala itu. Yang diingat adalah bahwa gerakan ini harus konkret, dirasakan rakyat dan mewakili rakyat. Sebab, sejarah sesungguhnya bagaikan kertas: rapuhnya ingatan. Butuh ingatan rakyat untuk mematrinya.

Namun, siapa pun tahu, ingatan tak pernah solid dan stabil, apalagi mendekam lama di kepala kita. Ingatan dengan mudah melayang tertiup.

Kita bisa jadi lupa, apa rasanya 26 tahun lalu berpeluh dan bermandi keringat, bahkan darah, untuk memunculkan demokrasi yang diimpikan dan diperjuangkan dengan gigih, yang kini pesonanya memudar dengan lembutnya.

Kini kita memang hidup di era globalisasi yang penuh dinamika, dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang tak pernah kita sangkal dari anggapan ideal walau cara kita memandangnya bukan lagi sesuatu yang perlu dikonfrontasikan terus-menerus, tetapi sudah kita anggap given dan mengada. Kita juga mafhum, demokrasi saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan.

Salah satu tantangan yang kian mengkhawatirkan adalah regresi demokrasi (penurunan atau kemunduran kualitas demokrasi) walau kita tak sendiri. Negara-negara demokratis lainnya juga mengalami kemunduran dalam aspek-aspek fundamentalnya.

Regresi demokrasi

Kita menyaksikan telah terjadi evolusi demokrasi, sebuah perjalanan yang dipenuhi tantangan dan pergolakan.

Globalisasi membawa dinamika baru, sementara demokrasi, yang kita yakini sebagai pilar keadilan dan kebebasan, terjebak dalam pusaran yang mengancam fondasinya. Fenomena ini lazimnya dikaitkan dengan munculnya populisme dan jebakan otoritarianisme.

Sudah banyak buku yang membahas ini, sebut saja buku Anne Applebaum, Twilight of Democracy; The Seductive Lure of Authoritarianism. Atau How Democracies Die, besutan Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky. Keduanya dengan gelisah mempertanyakan seberapa bahaya demokrasi kita saat ini, bahkan tanda-tanda itu sudah dimulai AS dengan naiknya Trump sebagai presiden pada 2016.

Para penulis ini meneliti fenomena mengkhawatirkan di dunia saat ini, di mana demokrasi tampaknya tengah dalam bahaya akibat kembalinya paham otoritarianisme yang kian menarik banyak orang. Applebaum membahas bagaimana sebagian orang yang dulunya gigih mendukung demokrasi berbalik arah dan memilih mendukung pemimpin otoriter.

Politisi populis, dengan popularitas yang besar, bisa dengan mudah melumpuhkan institusi demokrasi dan mendirikan rezim otoriter.

Pesona populisme

Populisme, ideologi politik yang mengeksploitasi sentimen rakyat dengan janji-janji sederhana dan solusi instan, telah menjadi fenomena global yang menggerus fondasi demokrasi. Politisi populis, dengan retorika yang membangkitkan emosi dan menyasar kelompok marginal, dengan memanipulasi kata ”rakyat” mampu menarik dukungan massa yang signifikan.

Namun, di balik pesonanya yang memikat, populisme menyimpan bahaya tersembunyi.

Pertama, populisme cenderung mendistorsi realitas dan memicu polarisasi. Politisi populis kerap menggunakan narasi kebencian dan mengambinghitamkan kelompok tertentu untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah struktural. Ini memicu polarisasi dan fragmentasi sosial, melemahkan kohesi masyarakat, dan menghambat dialog konstruktif.

Kedua, populisme menggerus prinsip-prinsip demokrasi. Politisi populis umumnya menaruh kecurigaan pada institusi demokrasi, seperti parlemen, media massa, dan peradilan. Mereka cenderung memprioritaskan eksekutif yang kuat dan sentralisasi kekuasaan, mengabaikan checks and balances yang fundamental bagi demokrasi.

Ketiga, populisme membuka jalan bagi otoritarianisme. Ketidakpercayaan terhadap institusi dan polarisasi yang dipicu populisme dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi konsolidasi kekuasaan. Politisi populis, dengan popularitas yang besar, bisa dengan mudah melumpuhkan institusi demokrasi dan mendirikan rezim otoriter.

Jebakan otoritarianisme

Negara-negara yang telah mengalami regresi demokrasi terjebak dalam siklus represi dan kontrol, menjadi konsekuensi fatal dari regresi demokrasi. Di bawah rezim otoriter, hak-hak asasi manusia dilanggar, kebebasan sipil dibatasi, dan ruang publik dibungkam.

Mungkin ada yang menyangkal bahwa kita belum sampai pada situasi se-ekstrem itu, tetapi jejak fakta dan data serta suasana kebatinan publik merasakan hal itu. Pelanggaran terhadap konstitusi dan turunannya adalah salah satunya.

Banyak penyimpangan mencolok yang telah dikupas, didiskusikan, bahkan memicu unjuk rasa. Termasuk, ketika seorang presiden dengan tega memanipulasi konstitusi untuk kepentingan pribadi, menempatkan anaknya sebagai wakil presiden tanpa melalui proses transparan dan demokratis. Tindakan ini menciptakan preseden berbahaya yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Juga ketika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan ipar presiden terlibat dalam nepotisme melalui eksekusi tindakan yang merugikan integritas lembaga. Hal ini merusak keyakinan masyarakat pada keadilan dan independensi sistem peradilan. Kemandirian lembaga peradilan, termasuk MK, harus dijaga dengan ketat untuk memastikan tegaknya aturan hukum dan perlindungan terhadap demokrasi.

Di bawah rezim otoriter, hak-hak asasi manusia dilanggar, kebebasan sipil dibatasi, dan ruang publik dibungkam.

Pada tingkat yang lebih luas, dalam konteks pilpres, persekongkolan antara eksekutif dan dukungan sosialnya yang melibatkan birokrasi, aparat keamanan, dan lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, untuk memanipulasi hasil pemilu adalah ancaman serius terhadap integritas demokrasi.

Praktik-praktik semacam ini menggerus kepercayaan publik dalam proses demokrasi dan menciptakan ketakstabilan politik yang berpotensi merusak fondasi demokrasi itu sendiri.

Indonesia sebagai laboratorium

Dalam menanggapi tantangan regresi demokrasi yang disebabkan oleh praktik-praktik otoriter dan manipulatif semacam itu; masyarakat sipil, media independen, dan lembaga-lembaga pengawas harus bersatu untuk memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati dan mendorong akuntabilitas pemerintah serta lembaga-lembaga negara.

Hanya dengan keberanian dan kejujuran dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan itu, kita dapat membangun masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk melawan regresi demokrasi dan terhindar dari jebakan otoritarianisme, perlu upaya kolektif dari berbagai pihak. Salah satu unsur penting adalah partai politik sebagai pilar penting dalam demokrasi.

Parpol harus memperkuat internal partai, membangun kader berkualitas, memperkuat peran di masyarakat, menjaga kualitas representasi, mendukung reformasi politik, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peningkatan demokrasi internal, edukasi politik, penolakan politik uang, dukungan terhadap reformasi sistem pemilu, promosi toleransi, dan memperkuat nasionalisme.

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, partai dapat menjadi garda terdepan dalam melawan regresi demokrasi dan membangun demokrasi yang lebih kuat dan resilien di Indonesia. Namun, memang tak dapat disangkal, dalam perjalanannya justru kritik tertuju kepada sebagian besar parpol yang ikut berkontribusi menguatkan regresi demokrasi. Situasi hari ini menguatkan hal itu.

Masyarakat sipil dan pemilih memiliki peran penting dalam mendorong parpol untuk meninggalkan politik identitas dan fokus pada program prorakyat. Inilah saatnya masyarakat sipil menambahkan agendanya bukan hanya mengawasi kinerja pemerintah semata, melainkan juga parpol sebagai pilar penting demokrasi lainnya.

Masyarakat sipil juga perlu membagi tugas untuk aktif dalam mengawasi dan kritis kepada pemerintah, mempromosikan dialog dan toleransi, serta memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya demokrasi.

Media massa juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang, serta melawan propaganda dan ujaran kebencian yang dipropagandakan oleh politisi populis. Institusi demokrasi, seperti parlemen, peradilan, dan lembaga antikorupsi harus diperkuat dan dijaga independensinya.

Diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berkelanjutan.

Pemerintah, di sisi lain, penting diikat komitmennya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menegakkan HAM, dan menciptakan ruang publik yang terbuka dan inklusif. Pendidikan politik dan literasi media juga perlu ditingkatkan untuk membangun masyarakat yang kritis dan mampu membedakan fakta dari fiksi. Pengawasan internal yang kredibel adalah sebuah keniscayaan.

Mengeja ulang demokrasi

Menangkal regresi demokrasi dan menghindari jebakan otoritarianisme bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berkelanjutan. Demokrasi, dengan segala kekurangannya, tetaplah sistem pemerintahan terbaik yang memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan bebas, adil, dan sejahtera.

Jaleswari Pramodhawardani Kepala Laboratorium Indonesia 2045

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Senjakala Demokrasi: antara Pesona Populisme dan Jebakan Otoritarianisme”: https://www.kompas.id/baca/opini/2024/07/02/senjakala-demokrasi-antara-pesona-populisme-dan-jebakan-otoritarianisme?open_from=Opini_Page