Menjaga Kualitas Pilkada

Kepentingan politik setiap pihak membuat pola koalisi dan kontestasi di pilkada kemungkinan besar tak seragam.

Sejumlah personel kepolisian berjaga di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). Saat ini, KPU tengah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024.
ANTARA/APRILLIO AKBAR: Sejumlah personel kepolisian berjaga di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). Saat ini, KPU tengah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024.

Memasuki Agustus, kesibukan partai dan bakal calon menyambut Pilkada 2024 meningkat. Namun, belum optimal upaya membuat pilkada makin berkualitas.

Kabar terakhir yang cukup menarik perhatian terkait pilkada, misalnya, menguatnya sinyal bahwa Partai Golkar dan Gerindra akan mengusung Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari hal itu. Golkar akan menempatkan kadernya sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat untuk mendampingi Dedi Mulyadi. Sebelum kini menjadi pengurus Partai Gerindra, Dedi pernah menjabat ketua DPD Golkar Jawa Barat.

Sinyal kesepakatan Golkar dan Gerindra ini lalu disusul dengan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilkada Jakarta. Koalisi terdiri dari partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2024 ditambah partai lain. Partai Kebangkitan Bangsa disebut sebagai partai yang dimaksud.https://cdn-assetd.kompas.id/cAHAnGQGkxSscx4XEO9al0qcKMM=/1024x2096/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F07%2F15%2F99d062f7-8dd4-4431-b76e-a0b76837369a_png.png

Sinyal-sinyal di atas memang belum final. Perubahan masih mungkin terjadi hingga ditutupnya pendaftaran pasangan calon peserta pilkada pada 29 Agustus mendatang.

Namun, mencermati lobi-lobi politik yang terjadi, terlihat ada kontestasi yang cukup intensif di antara elite politik di Jakarta untuk memperebutkan posisi gubernur di Pulau Jawa dan provinsi lain seperti Sumatera Utara, serta sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Seorang bakal calon bahkan menyebut, penentuan calon di daerah-daerah itu ditentukan oleh ”dewa-dewa” politik Tanah Air.

Kontestasi di sejumlah wilayah itu melibatkan, antara lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan pihak Presiden Joko Widodo, partai anggota KIM dengan di luar KIM, serta antara partai-partai di internal KIM ataupun di luar KIM.

Kepentingan politik setiap pihak membuat pola koalisi dan kontestasi di pilkada mendatang kemungkinan besar tak akan seragam. Gejala ini mulai terlihat, misalnya, di Banten. Di provinsi ini, Golkar disebut bakal mengusung Airin Rachmi Diany dan berkoalisi dengan PDI-P. Sementara itu, Gerindra yang berkoalisi dengan sejumlah partai lain akan mengusung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

Kesibukan elite politik saat ini dalam mempersiapkan calonnya telah menggeser sejumlah isu lain di pilkada yang sebenarnya juga sangat penting. Misalnya, apakah sosok yang kini banyak disebut akan maju di satu daerah telah memahami dan punya kapasitas serta kemauan politik untuk menyelesaikan permasalahan di daerah terkait? Apakah masyarakat sudah memahami arti penting pilkada bagi hidupnya dalam lima tahun mendatang? Bagaimana agar persoalan seperti politik uang dapat makin diminimalkan dan hak pilih warga makin terjaga di pilkada mendatang?

Kesungguhan untuk menyelesaikan persoalan di atas akan turut menentukan kualitas pilkada mendatang. Di tengah waktu yang kian terbatas, semoga masih ada kemauan politik untuk menjawab persoalan-persoalan itu.

 

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Menjaga Kualitas Pilkada”: https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/04/menjaga-kualitas-pilkada?open_from=Section_Opini

About Author