Trah Politik Jokowi di Pilkada

Menjadi kepala daerah tak cukup bermodalkan popularitas, elektabilitas, ataupun darah biru politik.

Pemilihan kepala daerah secara serentak nasional tahun 2024 akan diselenggarakan di 545 daerah di seluruh Indonesia. Tersebar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Di luar itu, ada sejumlah wilayah yang kepala daerahnya tidak dipilih melalui mekanisme pilkada, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta serta kabupaten dan kota administratif Jakarta.

Secara matematika, politik semua wilayah seharusnya menarik dibicarakan. Ini terutama menyangkut rekam jejak figur kandidat dan partai politik yang berpotensi memenangi pertarungan. Kepala daerah terpilih nantinya pasti dikapitalisasi sebagai ujung tombak menghadapi Pemilu 2029.

Biasanya, pilkada di Pulau Jawa membetot perhatian serius. Hampir 50 persen keseluruhan pemilih terkonsentrasi di Jawa. Merujuk daftar pemilih tetap yang dirilis Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024, jumlah pemilih di Jawa Barat 35,7 juta orang, Jawa Timur 31,4 juta orang, dan Jawa Tengah 28,2 juta orang. Para peneliti politik selalu menyebut Jawa adalah kunci. Jawa menjadi backbone sekaligus lumbung mendulang suara setiap hajatan pemilu.

Pilkada serentak nasional kali ini mengubah total kompas politik. Jawa tak lagi seksi sebagai perbincangan politik.

Ratusan pilkada serentak lain sepi pembicaraan. Magnet pilkada hanya mengarah pada trah politik Jokowi yang berpotensi maju di pilkada. Bobby Nasution diproyeksikan maju di Pilkada Sumatera Utara dan Kaesang Pangarep dikaitkan dengan daerah khusus Jakarta dan Jawa Tengah.

Dua trah politik Jokowi menghadapi dinamika politik berbeda. Bobby Nasution yang diusung sebagai calon gubernur memiliki elektabilitas kuat dan disokong koalisi mayoritas.

Koalisi mayoritas merujuk pada kongsi politik dalam skala besar untuk menyatukan kekuatan politik (Chaisty, Cheseman, dan Power, 2018). Meski dalam pilkada figur adalah kunci, setidaknya persiapan Bobby lebih matang. Sementara Kaesang masih mengayun antara Jakarta dan Jawa Tengah.

Pembicaraan trah politik Jokowi di pilkada memang paling menarik. Sebab, sebelumnya, putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai wakil presiden melalui proses yang gaduh. Ini terutama dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi soal batas umur minimal calon presiden dan wakil presiden.

Sorotan publik kemudian mengarah pada putusan Mahkamah Agung tentang batas minimal umur calon kepala daerah yang dinilai memberi peluang Kaesang Pangarep maju dalam pilkada.

Dilema Kaesang

Berbeda dengan proses kandidasi Bobby Nasution yang kondusif, Kaesang Pangarep terlihat dilematis menentukan pilihan politik antara maju di pemilihan gubernur Jakarta atau Jawa Tengah.

Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juli 2024 menggambarkan elektabilitas Kaesang di Jakarta hanya 1 persen. Terpaut jauh dari Anies Baswedan 29,8 persen, Basuki Tjahaja Purnama 20 persen, dan Ridwan Kamil 8,5 persen.

Secara statistik, Kaesang lebih kompetitif dan berpeluang di Jawa Tengah. Elektabilitas Kaesang 7 persen, Ahmad Luthfi 6,8 persen, Taj Yasin Maimoen 3,2 persen, Hendrar Prihadi 2,0 persen, sedangkan Muhammad Yusuf Chudlori dan Bambang Wuryanto sama-sama 1,2 persen (survei Litbang Kompas, 18/7/2024).

Jelas data ini menjadi bekal politik memadai, ditopang dukungan mesin partai Koalisi Indonesia Maju yang baru menang pemilihan presiden.

Meski begitu, Kaesang harus kerja keras jika memutuskan maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.

Kepala daerah terpilih nantinya pasti dikapitalisasi sebagai ujung tombak menghadapi Pemilu 2029.

Jawa Tengah dijuluki sebagai ”kandang banteng”. Jika melihat korespondensi historis Pilkada 2013, pertarungan politik di Jawa Tengah bukan perkara mudah. Saat itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bukan penguasa, mengusung Ganjar Pranowo yang underdog, minor di survei, tetapi mampu mengalahkan petahana Bibit Waluyo. Fakta politik yang mesti jadi warning tentang konfigurasi pemilih Jawa Tengah.

Kondisi saat ini hampir sama dengan Pilkada Jawa Tengah 12 tahun silam. PDI-P bukan pemenang pilpres dan kemungkinan figur yang diusung, seperti Bambang Wuryanto, Hendrar Prihadi, dan Andika Perkasa, memiliki elektabilitas rendah. Meski begitu, pemilih PDI-P Jawa Tengah dikenal militan.

Pada saat bersamaan, pamor politik Jokowi diprediksi mulai memudar karena pencoblosan pilkada dilaksanakan pada 27 November setelah Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.

Pilkada di Jawa Tengah paling menarik andai Kaesang ikut bertanding. Pertama, Jokowi bakal kembali berhadapan dengan PDI-P. Secara sahih Kaesang adalah replika politik Jokowi menggempur markas merah.

Kedua, adu kuat mesin partai PDI-P vis a vis dengan figur Kaesang Pangarep yang didukung penuh oleh Jokowi.

Ketiga, karena faktor tak adanya petahana. Kompetisi elektoral jauh lebih terbuka. Berbeda dengan Jawa Barat dan Jawa Timur, petahana maju kembali.

Problem substantif

Salah satu problem terbesar pilkada serentak nasional terletak pada pembicaraan yang terhenti pada personalitas kandidat. Semua pihak sibuk berjibaku soal trah politik siapa maju di daerah mana. Menyangkut bagaimana anak dan menantu presiden dan pejabat publik lain berlaga di pilkada. Melupakan persoalan yang jauh lebih substantif terkait kesulitan hidup yang dihadapi rakyat.

Problem utama seperti kemiskinan struktural, pengangguran akut, lapangan pekerjaan, kesehatan gratis, pendidikan murah, krisis ekologi, dan peningkatan daya beli kelas bawah nyaris tak pernah dibicarakan. Padahal, pilkada bukan sebatas ritus pergantian pucuk pimpinan wilayah. Lebih dari itu, pilkada lekat dengan komitmen dan kecakapan membenahi semua masalah rakyat di daerah.

Ketika bicara trah politik Jokowi, misalnya, diskursus politiknya seakan berhenti pada persoalan kuantifikasi elektoral Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep. Akan tetapi, secara kualitatif, perihal rekam jejak, kompetensi, jam terbang politik, dan kecakapan mengatasi masalah luput dari perhatian.

Tentu saja ini berlaku bagi semua kandidat pilkada di seluruh penjuru negeri. Jangan ada reduksi pilkada disimplifikasi sebatas trah politik, elektabilitas, dan urusan kalah menang.

Menjadi kepala daerah tak cukup bermodalkan popularitas, elektabilitas, ataupun darah biru politik. Dalam konteks inilah portofolio politik kandidat kepala daerah penting diuji melampaui kebutuhan kuantitatif. Terlebih kampanye pilkada hanya berlangsung selama dua bulan, dari 25 September hingga 23 November, sehingga menyulitkan pemilih menyerap visi dan misi kandidat.

Hampir seragam, persoalan utama Jawa dan luar Jawa berkutat pada kemiskinan, pengangguran, dan minimnya lapangan pekerjaan. Perjalanan bangsa ini sampai pada masa ketika variabel kompetensi, rekam jejak, dan kecakapan dieliminasi oleh faktor ningrat politik. Persoalan substantif luput dari sorotan kandidat. Ironis memang.

Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik dan Ketua Laboratorium Politik FISIP UIN Jakarta

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Trah Politik Jokowi di Pilkada”:https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/05/trah-politik-jokowi-di-pilkada?open_from=Opini_Page