Peserta Pilkada Ditetapkan, Kontestasi Diharapkan Berjalan Sehat

KPU didesak untuk segera memublikasikan profil riwayat hidup serta visi, misi, dan program paslon Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, Minggu (22/9/2024), telah menetapkan pasangan calon kepala daerah–calon wakil kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Dengan ditetapkannya pasangan kandidat kepala daerah itu, Pilkada 2024 yang digelar serentak di 545 daerah, yakni di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, resmi dimulai.

Masing-masing kandidat diharapkan dapat bersaing dengan sehat, mengedepankan politik berbasis gagasan, dan program yang berkualitas. KPU di masing-masing daerah juga diharapkan bisa segera memublikasikan profil riwayat hidup hingga program tiap kandidat agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Hingga Minggu malam, walaupun KPU di berbagai daerah telah menetapkan pasangan kandidat kepala daerah, KPU RI belum memublikasikan rekap data penetapan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang bersaing di pilkada. Terkait dengan hal tersebut, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, rapat pleno berlangsung tertutup di masing-masing KPU provinsi, kabupaten, dan kota.

Sementara berdasarkan pantauan Kompas, KPU di sejumlah daerah telah menyelesaikan pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan para kandidat. Dari hasil pemeriksaan berkas itu, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumatera Selatan Handoko mengatakan, ditetapkan tiga pasang kandidat untuk pemilihan gubernur Sumatera Selatan.

Ia menyatakan, ketiga pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur untuk Pilgub Sumsel itu adalah Herman Deru-Cik Ujang, Eddy Santana Putra-Rizki Aprilia; serta Mawardi Yahya-Anita Noeringhati. Menurut Handoko, ketiga pasangan itu lolos untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

”Calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel sebanyak tiga calon sudah ditetapkan. Selanjutkan pada Senin (23/9/24) KPU akan melakukan pengambilan nomor urut di Kantor KPU Sumsel,” kata Handoko dihubungi dari Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Di Sulawesi Tenggara, KPU setempat menetapkan empat pasangan calon untuk Pilgub Sultra 2024. Keempat pasangan itu adalah Andi Sumagerukka-Hugua, Lukman Abunawas-La Ode Ida, Tina Nur Alam-LM Ikhsan Taufik Ridwan, serta Ruksamin-Sjafei Kahar, yang dinyatakan memenuhi syarat dan bersiap mengikuti tahapan selanjutnya.

Untuk Pilkada Jakarta, KPU setempat menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang bakal berlaga di Pilkada Provinsi Jakarta 2024.

Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengumumkan penetapan ketiga pasangan calon itu seusai rapat pleno di Jakarta, Minggu (22/9/2024) siang. Dalam rapat tersebut, ketiga pasang calon itu ditetapkan sebagai peserta Pilkada Provinsi Jakarta 2024 melalui Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2024.

Pentingnya komitmen para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjalankan kampanye secara sehat dan demokratis.

Komitmen kampanye sehat

Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, mengatakan, dengan adanya penetapan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah, kontestasi pilkada resmi dibuka. Untuk itu, ia menekankan pentingnya komitmen para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjalankan kampanye secara sehat dan demokratis.

Hadar menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak hanya diucapkan dalam bentuk tanda tangan di dokumen resmi, tetapi harus diimplementasikan secara nyata selama masa kampanye Pilkada 2024.

”Tahapan selanjutnya akan ada pengundian nomor urut, setelah itu mereka mengikuti pertemuan untuk membangun kesepakatan kampanye damai. Ini adalah hal yang biasa, tapi kita harus memastikan bahwa komitmen untuk berkompetisi secara sehat, demokratis, dan bersih benar-benar dilaksanakan,” ujar Hadar.

Hadar menekankan bahwa kampanye harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang berdasarkan kualitas program dari para kandidat, bukan sekadar hiburan atau janji-janji kosong.

Menurut Hadar, masalah terbesar yang dihadapi dalam pilkada adalah politik uang. Ia mengecam praktik pembelian suara yang dianggap biasa oleh beberapa calon dengan memberikan amplop berisikan uang atau sembako kepada masyarakat.

Ia juga mengkritisi praktik kampanye yang lebih mengedepankan popularitas atau pemberian hadiah dan uang yang tidak mendidik. Menurut Hadar, masyarakat harus menghindari memilih calon yang terlibat dalam praktik semacam ini. ”Masyarakat jangan ragu. Jika ada pasangan calon atau timnya yang terlibat dalam politik uang, itu sudah pasti tidak beres. Mereka sebaiknya dihindari,” kata Hadar.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu 2024, terdapat lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sebanyak 28 provinsi termasuk dalam kategori rawan sedang. Adapun empat provinsi lainnya, termasuk dalam kategori rawan rendah, yakni Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Kajian itu juga menyebutkan, terdapat 84 kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi, 334 kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan sedang, dan 90 kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan rendah.

Bawaslu juga mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu, yaitu netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan, praktik politik uang, polarisasi masyarakat dan dukungan publik, dan penggunaan media sosial untuk kontestasi.

Terdapat pula potensi kerawanan karena konteks keserentakan pemilu dan pemilihan yang berdekatan, masalah keamanan, kompetensi penyelengara ad hoc, pemutakhiran daftar pemilih, layanan kepada pemilih, dan bencana alam dan distribusi logistik, perselisihan hasil pemilihan, dan kebijakan pemilihan yang berubah.

Kedepankan dialog

Peneliti kepemiluan dan demokrasi Indonesia, sekaligus dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, pun mengimbau agar para calon kepala daerah untuk lebih mengedepankan politik berbasis gagasan dan program yang berkualitas. Menurut dia, masing-masing kandidat harus menjauhi kampanye yang tidak mendidik dan berbasis kebencian antar-kelompok.

Ia pun menekankan pentingnya dialog antara calon dan masyarakat untuk menghindari praktik jual beli suara serta kampanye jahat yang memecah belah.

”Paslon (pasangan calon) diimbau untuk lebih banyak berdialog dengan masyarakat, menyerukan pilkada damai, dan mengajak pemilih menghindari praktik jual beli suara serta kampanye bernuansa kebencian antar-kelompok. Politik gagasan harus menjadi prioritas,” katanya.

Titi juga mendesak KPU untuk segera memublikasikan profil riwayat hidup serta visi, misi, dan program pasangan calon agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. KPU diharapkan mengoptimalkan situs infopemilu.kpu.go.id sebagai sumber informasi publik yang transparan mengenai perkembangan pilkada.

”KPU diharap bisa segera memublikasikan profil riwayat hidup serta dokumen visi misi dan program paslon agar masyarakat bisa mendapatkan akses yang mudah untuk mencermati rekam jejak dan gagasan yang ditawarkan para paslon,” kata Titi.

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Peserta Pilkada Ditetapkan, Kontestasi Diharapkan Berjalan Sehat”: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/22/kpu-menetapkan-calon-kepala-daerah-kontestasi-pilkada-resmi-dibuka?open_from=Politik_&_Hukum_Page