Pilkada di Tengah Transisi Pemerintahan

Pemerintah mengambil sejumlah langkah agar pilkada tak mengganggu stabilitas yang dibutuhkan saat transisi pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan tanpa gejolak berarti. Situasi yang tetap kondusif kini diupayakan saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak nasional. Kondisi keamanan yang tetap stabil penting karena bersamaan dengan pilkada, pemerintahan berganti dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 TNI, Presiden Joko Widodo mengingatkan para prajurit untuk ikut menjaga situasi keamanan tetap stabil selama masa transisi pemerintahan. Presiden Jokowi yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang menginginkan transisi pemerintahan berjalan lancar.

Permintaan Presiden jelas tidak hanya bagi para prajurit, tetapi berlaku pula bagi semua aparatur pemerintahan, termasuk kepolisian. Menjadi harapan publik pula transisi berjalan lancar sehingga pemerintahan Prabowo kelak bisa langsung bekerja menjalankan program-program yang dijanjikannya selama masa Pemilihan Presiden 2024.

Salah satu hal yang perlu diantisipasi agar terwujudnya harapan itu tak terganjal adalah memastikan penyelenggaraan pilkada serentak di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi berjalan mulus dan situasi keamanan tetap kondusif. Hal yang tidak mudah karena pilkada serentak di seluruh daerah ini untuk pertama kali digelar dalam sejarah. Berkaca pada sejarah pula, konflik yang berujung pada bentrokan fisik, bahkan merusak, kerap terjadi di sejumlah pilkada sebelumnya.

Memahami adanya potensi gejolak itu, pemerintah bersama aparat keamanan, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, telah mengambil sederet langkah. Hadi yang menjabat posisi Menko Polhukam sejak 21 Februari 2024, menggantikan Mahfud MD yang maju di Pilpres 2024, bahkan menjadikannya sebagai salah satu atensi karena ia tak ingin adanya gejolak di pilkada yang mengganggu transisi pemerintahan.

Langkah dimaksud salah satunya, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk ini, Kemenko Polhukam telah menggelar rapat koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga penyelenggara pemilu; pemerintah daerah; aparat keamanan, yaitu TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN); tokoh masyarakat; tokoh adat; dan tokoh agama di hampir seluruh wilayah Indonesia.

”Rapat koordinasi untuk memastikan bahwa pilkada serentak dapat diselenggarakan dengan aman, lancar, dan damai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujar Hadi dalam wawancara tertulis dengan Kompas.

Kemenko Polhukam juga telah membentuk desk pemilu dan pilkada yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga. Desk tersebut secara terus-menerus memantau dan mengawal perkembangan situasi dan kesiapan pilkada serentak, serta memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan dengan baik, aman, dan kondusif.

Pemerintah juga meningkatkan pendidikan politik untuk mengedukasi masyarakat guna mewujudkan pesta demokrasi lokal yang aman, damai, kondusif, dan berkualitas. Arahan Presiden Jokowi dalam berbagai rapat resmi kenegaraan adalah memastikan hak untuk memilih dan dipilih terpenuhi. Sebab, hal itu adalah hak fundamental bagi warga negara. Rakyat harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya, sesuai dengan kehendak hatinya.

Selain itu, Kemenko Polhukam telah mendorong peningkatan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah. Kemenko Polhukam juga mendorong fasilitasi pemerintah kepada penyelenggara pemilu, antara lain terkait kesiapan aparat keamanan dan kesiapan anggaran pilkada.

Kemenko Polhukam pun akan terus mengawal tahapan pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Berbagai potensi kerawanan yang dipetakan terus-menerus dikoordinasikan bersama dengan kementerian/lembaga terkait agar potensi kerawanan dapat diantisipasi dengan sebaik-baiknya.

Tren penilaian publik

Upaya pemerintah menjaga situasi keamanan tetap kondusif selama pilkada dan transisi juga untuk mempertahankan tren positif penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, terutama di sektor politik dan keamanan.

Mengacu survei periodik Kompas, kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang politik dan keamanan selama 10 tahun menunjukkan tren yang relatif baik. Dalam satu dekade, kinerja bidang politik dan keamanan mendapatkan apresiasi tinggi dari publik meski angkanya cukup fluktuatif. Survei terbaru Kompas pada Juni 2024 bahkan merekam, 85,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan.

Mantan Panglima TNI itu menuturkan, beberapa hal yang menjadi indikator atas capaian pemerintah di bidang politik dan keamanan dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg). Secara umum, penyelenggaraan pilpres dan pileg dinilainya berjalan aman, damai, lancar, dan minim konflik.

”Peruncingan dan diskursus yang tajam sebagaimana pernah terjadi dalam Pemilu 2019 sudah tidak ada lagi. Pemilu 2024 merupakan pemilu terbesar dan terumit di dunia, tetapi mampu diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah,” ujarnya.

Masyarakat pun dinilai dapat memberikan hak pilihnya secara demokratis tanpa adanya intimidasi ataupun gangguan dan hambatan.

Menurut Hadi, kepuasan publik terhadap capaian pemerintah di bidang politik dan keamanan tidak terlepas pula dari kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan wilayah.

Dari sisi penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, menurut Hadi, secara umum juga telah menjalankan tugasnya dengan baik.

”Situasi politik yang sempat menghangat dan adanya gesekan yang diakibatkan dinamika politik yang sempat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dapat segera diredam dengan baik. Situasi itu yang membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlindungi sehingga memberikan penilaian yang positif,” tuturnya.

Editor: ANTONIUS PONCO ANGGORO

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Pilkada di Tengah Transisi Pemerintahan”: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/02/pilkada-di-tengah-transisi-pemerintahan?open_from=Politik_&_Hukum_Page