Demokrasi Seolah-olah

Di negara demokrasi seharusnya setiap orang punya hak dan berani berpendapat sesuai fakta.

Istilah ”demokrasi seolah-olah” pernah disampaikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur karena Indonesia negara demokrasi, tetapi pelaksanaannya hanya setengah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat turut serta memerintah dengan perwakilannya, dalam hal ini DPR. Idealnya, DPR melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. UU Cipta Kerja (omnibus law) banyak merugikan pekerja dan menguntungkan pelaku usaha. Deflasi saat ini akibat dari kebijakan tersebut.

Di negara demokrasi seharusnya setiap orang punya hak dan berani berpendapat sesuai fakta. Namun, suara kebenaran justru dibenci oleh pemerintah karena dianggap mengganggu stabilitas. Sejarah membuktikan, pribadi bersuara kritis mengalami tragedi, mulai dari Pramoedya Ananta Toer, Munir, Hoegeng Iman Santoso, hingga Wiji Thukul yang hingga kini tidak jelas nasibnya. Dengan fakta tersebut, seolah negara bilang, kalau berani kritis meski benar, nasibmu buruk.

Menghadapi kebijakan ini masyarakat permisif, tetapi menderita atau menghindari risiko demi mendapatkan keamanan palsu. Kondisi ini terus tumbuh di keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan di kantor. Tanpa disadari, bangsa ini telah terjadi pembunuhan karakter secara massal, terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam artikelnya, Martinus Joko Lelono menyampaikan keprihatinannya. Bangsa ini nyaman dengan status quo, antikritik dan masukan, serta takut mengambil risiko ketika terjadi perubahan, ini bukan ciri negara maju.

Socrates justru mengajari orang untuk bertanya, menurut dia, kebijakan sejati tidak hanya menerima ilmu pengetahuan, tetapi juga keberanian bertanya dan berefleksi. Moto Socrates sederhana, ”Saya tahu bahwa saya tidak tahu”. Ia menolak disebut bijaksana karena kebijaksanaan sejati hadir dari kesadaran bahwa kita tidak tahu segala hal (Kompas, 2/10/2024).

Antikritik terbaru adalah pembubaran aksi damai terkait iklim sebagai bagian dari Global Climate Strike di Jakarta pada 27 September 2024. Massa tiba-tiba datang, memaksa bubar sambil merampas properti milik pelaku aksi damai. Sehari kemudian, diskusi yang diselenggarakan Forum Tanah Air di Hotel Kemang juga dibubarkan oleh sekelompok preman. Ironisnya, polisi yang ada di lokasi justru melakukan pembiaran. Sehari berikutnya represi kepada masyarakat terjadi terhadap petani di Pati, Jawa Tengah, karena konflik antara petani dan korporasi (Ahmad Arif, ”Premanisme Pembubaran Aksi Iklim, Kompas, 2/10/2024).

Daftar fakta pembungkaman suara rakyat ini bisa diperpanjang, intinya bukan sekadar angka, melainkan juga pemaknaan dan pelaksanaan yang benar tentang demokrasi. Selamat datang pemerintahan baru, belajarlah dari sejarah para rezim pemerintahan sebelumnya, teruskan yang baik, hindari kekurangannya, buktikan janji kampanye.

Yes Sugimo

Cilengkrang, Bandung, Jawa Barat

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Demokrasi Seolah-olah”: https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/14/demokrasi-seolah-olah?open_from=Opini_Page