Kekuatan Calon Kepala Daerah Lebih Krusial daripada Bergantung pada Figur Publik

Para calon kepala daerah yang temui sejumlah figur publik dinilai tersugesti secara politik oleh efek ekor jas dari ketokohan para figur publik tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Kurang dari dua pekan pemungutan suara Pilkada 2024, sejumlah kandidat mendekati figur publik yang memiliki tingkat popularitas tinggi, seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Anies Rasyid Baswedan. Fenomena ini dipandang sebagai cara para calon kepala daerah mendompleng popularitas figur publik tersebut.

Padahal, dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, kekuatan ketokohan calon kepala daerah lebih krusial daripada hanya bergantung kepada ketokohan figur publik tersebut.

Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, misalnya, belakangan ini terlihat sangat intens bersama Presiden Jokowi. Pada Minggu (17/11/2024), sebelum kampanye akbar di Kota Surakarta, Jateng, digelar, Luthfi-Yasin sempat sarapan bersama Jokowi. Saat kampanye di Tegal dan Purwokerto beberapa hari lalu, Luthfi-Yasin juga ditemani Jokowi.

Di sisi lain, Anies Baswedan juga menjadi magnet politik bagi sejumlah kepala daerah. Cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, bertemu dengan Anies di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024). Selain dengan Pramono-Rano, Anies juga sempat bertemu dengan cagub Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah, dan cagub-cawagub Jawa Barat, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, dalam kesempatan yang berbeda.

Sugesti efek ekor jas

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, melihat pertemuan Luthfi dengan Jokowi dan pertemuan Pramono dengan Anies karena mereka tersugesti secara politik oleh efek ekor jas dari ketokohan para figur publik tersebut.

Dukungan dari tokoh tertentu, lanjut Wasisto, akan menambah keyakinan politik pada calon kepala daerah dalam bertarung di pilkada. Pengaruh dukungan itu juga bisa dimaknai sebagai bentuk endorsement atau testimoni terhadap calon kepala daerah sehingga bisa menarik simpati publik untuk memilih.

Para calon kepala daerah tersebut yakin bahwa dengan silaturahmi dan mengikutsertakan para figur tersebut, akan berdampak positif terhadap elektabilitasnya. ”Pengaruh tokoh-tokoh itu tergantung kapasitasnya. Hal itu bisa berdampak langsung dan tak langsung terhadap elektabilitasnya,” ujar Wasisto, Minggu (17/11/2024).

Pengaruh dukungan itu juga bisa dimaknai sebagai bentuk ’endorsement’ atau testimoni terhadap calon kepala daerah sehingga bisa menarik simpati publik untuk memilih.

Meskipun demikian, kata Wasisto, yang terpenting dalam pilkada adalah kekuatan ketokohan calon kepala daerah itu sendiri daripada figur publiknya.

Dinilai wajar

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berpandangan, pilkada merupakan sebuah kompetisi sehingga setiap calon pasti ingin agar menang. Karena itu, hal yang wajar jika ada calon yang meminta bantuan kepada rakyat ataupun figur tertentu, termasuk Jokowi, untuk meraih kemenangan.

”Jangankan seorang tokoh, suara orang rakyat biasa saja penting, menentukan. Jadi, sebisa mungkin semua orang dimintai tolong untuk membantu memenangi kompetisi ini,” tutur Doli.

Lagi pula, lanjut Doli, Jokowi juga sudah menjadi rakyat biasa dan mempunyai hak pilih. Karena itu, ketika seorang calon kepala daerah meminta bantuan Jokowi yang tentu punya pengalaman memenangi kontestasi pada pilkada maupun pilpres, itu seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Toh, pada akhirnya, semua kembali ke Jokowi, apakah mau berkampanye untuk calon tersebut atau tidak.

”Nah, kalau kemudian Pak Jokowi merasa cocok bahwa Pak Jokowi menilai Jateng akan lebih baik dipimpin oleh Pak Luthfi, saya kira juga tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi membantu calon-calon yang dianggap perlu dibantu dan ketemu visinya untuk membangun daerah itu. Jadi siapa pun yang dianggap bisa membantu memenangkan kompetisi ini, apalagi Pak Jokowi tentu di Jateng masih punya pengaruh, saya kira itu satu pilihan yang tepat untuk membantu pemenangan Pak Luthfi,” kata Doli.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku bersyukur atas dukungan Anies kepada Pramono-Rano di Pilkada Jakarta. Apalagi, dukungan itu secara nyata diberikan Anies dengan disahkannya ”Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan” di kawasan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (16/11/2024). Dalam markas komando tersebut, berkumpul para sukarelawan Anies yang dulu memenangkan Anies pada Pilkada Jakarta 2017.

Namun, menurut Basarah, dukungan Anies terhadap pasangan cagub-cawagub yang diusung oleh PDI-P di Pilkada Jakarta tidak bisa hanya dilihat sekadar itu. Ini juga menunjukkan bahwa ada perasaan senasib seperjuangan antara PDI-P dan Anies, di mana keduanya sama-sama berusaha dihancurkan oleh ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengaku bersyukur atas dukungan Anies kepada Pramono-Rano di Pilkada Jakarta.

”Kami merasa satu nasib dan satu penanggungan yang berusaha dihancurkan oleh ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Gerakan rakyat bersatu tak boleh dikalahkan oleh siapa pun yang ingin menghancurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia yang susah payah diperjuangkan hingga melahirkan orde reformasi saat ini,” tandasnya.

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Kekuatan Calon Kepala Daerah Lebih Krusial daripada Bergantung pada Figur Publik”: https://www.kompas.id/artikel/kekuatan-ketokohan-calon-kepala-daerah-lebih-krusial-daripada-bergantung-pada-figur-publik?open_from=Politik_&_Hukum_Page