Jokowi dan Prabowo “Turun Gunung”, Demokrasi Kian Buruk

Tindakan mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo yang ikut kampanye di beberapa daerah dinilai mencederai demokrasi. 

JAKARTA, KOMPAS – Aksi Presiden dan mantan Presiden yang ikut berkampanye dinilai melukai integritas pemilu. Hal itu berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia. Tak ubahnya Pilpres 2024, Pilkada 2024 disebut yang paling buruk ditambah dinasti politik yang merajalela.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik dengan tema “Dinamika Politik Keamanan Jelang Pilkada dan Bayang-bayang Jokowi dalam Rezim Prabowo” yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis di Jakarta, Senin (25/11/2024). Ada setidaknya 7 pembicara dari berbagai kalangan dan lembaga.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengungkapkan, kualitas dan moralitas Pilkada 2024 menurun drastis dibanding pilkada yang selama ini diselenggarakan di Indonesia. Hal itu dipengaruhi banyak hal, salah satunya lantaran pengaruh keburukan Pilpres 2024.

“Di mana ada Jokowi itu artinya ancaman bagi kualitas dan moralitas demokrasi, ini penjelasannya tidak terlepas dari Pilpres 2024,” kata Ray.

Ray menjelaskan, tindakan Joko Widodo sebagai mantan Presiden secara terbuka ikut mendukung pasangan calon tertentu di Jakarta dan Jawa Tengah menunjukkan kemerosotan demokrasi itu sendiri. Padahal, sebelumnya saat masih menjabat sebagai Presiden ia mengaku netral meski anaknya sendiri maju dalam Pilpres 2024.

“Hal ini membuat dinasti politik itu menjadi hal yang lumrah dan bahkan merajalela di Pilkada 2024,” ungkap Ray.

Ray juga mengungkapkan, cara-cara yang dilakukan Jokowi pada Pilpres 2024 untuk memenangkan Prabowo dan anaknya, Gibran, diikuti di banyak daerah mulai dari tingkat kabupaten dan provinsi. Di mana anak dan bapak maju di Pilkada 2024.

“Dinasti politik dianggap punya basis legitimasi karena logika hukumnya yang penting terpilih, enggak ada basis argumen hukum dan politik sosiologisnya bahwa dinasti itu bukan lagi sesuatu yang keliru,” ungkap Ray.

Hal serupa juga disampaikan peneliti dari Perludem Iqbal Kholidin. Menurutnya, merosotnya demokrasi dilihat dari banyaknya pilkada dengan calon tunggal. Ada peningkatan di mana di pilkada sebelumnya hanya 3 kotak kosong, tetapi kini 37 kotak kosong. Hal itu merupakan dampak dari pilkada serentak yang dilakukan bersamaan bersama pilpres.

Keserentakan pemilu ini, lanjut Iqbal, punya konsekuensi keempat perspektif yakni sistem manajemen, aktor pemilu, dan penyelenggara pemilu. “Saat ini kesiapan tidak sempurna, mereka enggak punya waktu untuk konsolidasi persiapan, terhadap penyelenggara pemilu sebelumnya. Bahkan, di beberapa daerah rekrutmen berjalan saat tahapan pemilu,” ungkapnya.

Keserentakan itu pun, lanjut Iqbal, membuat aktor-aktor di Pilpres 2024 memengaruhi Pilkada 2024 seperti Prabowo dan Joko Widodo. Hal itu mengganggu netralitas orang-orang atau pejabat di bawahnya untuk ikut menjadi bagian dari bagian tertentu.

Pendiri Public Virtue Hamid menjelaskan, saat Pilpres, Indonesia dikritik Komite HAM dunia di PBB karena tindakan Jokowi menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan anaknya dalam pilpres. Sayangnya, Indonesia tidak memenuhi panggilan tersebut.

“Sayangnya Indonesia mengikat diri hanya separuh, sehingga mereka tidak mau memenuhi panggilan sidang pelanggaran HAM dalam pilpres kemarin hanya karena aduan warga negara. Itu kelemahan sistem hukum internasional yang membuat banyak pihak kecewa,” ungkap Usman.

Usman menambahkan, pilpres kali lalu juga menunjukkan ketidaknetralan aparat penegak hukum. Begitu dekatnya Jokowi dengan Polri dan TNI membuat pilpres tidak lagi netral dan hal itu berpengaruh di Pilkada 2024.

“Ada polisi yang resah karena mendapatkan arahan, tetapi ada juga yang terang-terangan mengatakan bahwa ini perintah (untuk memihak ke pasangan tertentu), padahal mereka seharusnya tidak boleh berpihak,” ungkap Usman.

Hal itu semua yang kemudian menandakan kemunduran demokrasi di Indonesia. Usman bahkan menyebut agenda-agenda reformasi pun jauh tertinggal.

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Jokowi dan Prabowo “Turun Gunung”, Demokrasi Kian Buruk”: https://www.kompas.id/artikel/jokowi-dan-prabowo-turun-gunung-demokrasi-kian-buruk?open_from=Section_Terbaru