DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
PENGAMAT politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai rendahnya kualitas legislasi DPR berakar pada belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses…
Penulis: Deconstitute
Continue reading
Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM
Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan pentingnya menjaga batas-batas perbedaan wewenang antara lembaga independen dan…
Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas
RAISSA Fatikha dan Deanda Dewindaru, dua anak muda penyintas penyakit kronis menggugat UU Penyandang Disabilitas ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa dirugikan secara konstitusional…
Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas
Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyebut ada lima isu strategis yang masuk…
Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional
KBRN, Surabaya: Isu reformasi konstitusi kembali mencuat dalam diskusi hukum nasional yang menyoroti evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
Baleg DPR RI Bahas Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk Optimalkan BPKH
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, di…
Bamsoet Soroti Pergeseran Nilai Demokrasi Indonesia
Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai demokrasi Indonesia merosot akibat politik transaksional dan oligarki yang menyimpang dari Pancasila. Ia…
KPPPA Sambut Putusan MK tentang Keterwakilan Perempuan 30% di Pimpinan AKD DPR
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan uji materi…
Patuhi Putusan MK, Puan Bakal Bahas Kuota 30 Persen Perempuan di Pimpinan AKD
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar komposisi pimpinan dan anggota alat kelengkapan di…
Putusan MK Soal 30% Perempuan di MKD DPR Bersifat Kewajiban Konstitusional
PEMOHON uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Titi Anggraini, mengapresiasi putusan…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.