Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengkritik keras Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun…
Penulis: Deconstitute
Continue reading
UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
SEJUMLAH warga negara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang…
DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
PENGAMAT politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai rendahnya kualitas legislasi DPR berakar pada belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses…
Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM
Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan pentingnya menjaga batas-batas perbedaan wewenang antara lembaga independen dan…
Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas
RAISSA Fatikha dan Deanda Dewindaru, dua anak muda penyintas penyakit kronis menggugat UU Penyandang Disabilitas ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa dirugikan secara konstitusional…
Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas
Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyebut ada lima isu strategis yang masuk…
Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional
KBRN, Surabaya: Isu reformasi konstitusi kembali mencuat dalam diskusi hukum nasional yang menyoroti evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
Baleg DPR RI Bahas Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk Optimalkan BPKH
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, di…
Bamsoet Soroti Pergeseran Nilai Demokrasi Indonesia
Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai demokrasi Indonesia merosot akibat politik transaksional dan oligarki yang menyimpang dari Pancasila. Ia…
KPPPA Sambut Putusan MK tentang Keterwakilan Perempuan 30% di Pimpinan AKD DPR
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan uji materi…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.