Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay. (Foto: Inilah.com/Reyhanaah) Direktur Eksekutif Network for Democracy and…
Jakarta: Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Harian Centra Initiative, Al Araf, menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002…
Ardi Manto Adiputro, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Kejaksaan, RKUHAP, RUU Polri, dan RUU TNI cenderung dilakukan secara tertutup. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –…
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memberikan masukan agar penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air menganut sistem pemilu campuran (mixed system). “Sistem pemilu…
Suara.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengaku tak bisa mengarahkan para kepala desa di Serang untuk memenangkan istrinya, Ratu Rachmatu…
Ilustrasi suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa. Yogyakarta (ANTARA) – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold atau ambang…
Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024. MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang. Dalam pertimbangannya, MK…
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan untuk sengketa Pilkada Kabupaten Banggai dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli di Ruang…
Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) selesai membacakan putusan dismissal terkait perkara perselisihan atau sengketa hasil Pilkada pada Selasa, 4 Februari dan Rabu, 5 Februari 2025. Sebanyak…
Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pembahasan revisi undang-undang (RUU) terkait pemilu sebaiknya dibahas pada awal periode. Hal…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.