Pemerintah Sepakat Pilkada 2024 Dimajukan, Bakal Bahas Revisi UU dengan DPR
Jakarta – Pemerintah sepakat Pilkada serentak dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah bakal berkomunikasi dengan DPR agar undang-undang direvisi…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Pemerintah sepakat Pilkada serentak dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah bakal berkomunikasi dengan DPR agar undang-undang direvisi…
KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti…
JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi mengingatkan kepada seluruh anggota DPR atau DPRD di seluruh…
Rakyat Merdeka – Pilpres akan berlangsung sekitar lima bulan lagi. Saat ini, proses rekrutmen perangkat Pemilu di daerah, yaitu di…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk perolehan kursi Anggota…
Liputan6.com, Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak semua permohonan yang…
Jakarta – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) memberikan sejumlah rekomendasi terkait dengan dinamika sengketa…
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn JH Malonda menyampaikan potensi adanya gangguan keamanan yang…
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, angkat bicara terkait rencana penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada 2024….
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Aktivis yang tergabung Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, permohonan gugatan…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.