MK Batasi Jumlah Saksi di Sidang Sengketa Pilkada: Pilgub 6, Pilbub dan Pilwalkot 4
MK membatasi jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pilkada 2024. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
MK membatasi jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pilkada 2024. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi…
Gedung MPR dan DPR. Foto: MI/Bary Fathahillah Jakarta: Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mendorong agar DPR…
Sembilan Hakim MK dilaporkan ke MKMK atas dugaan maldministrasi sengketa Pilkada 2024. (Foto: Ist) Laporan tersebut dilayangkan oleh Lokataru Foundation…
JAKARTA, MERCUSUAR – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada…
Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID —Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur membantah tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Gorom Timur…
Ilustrasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI/RMOL Republik Merdeka – Komisi II DPR RI bakal membahas jadwal pelantikan…
JAKARTA, Kabar Selebes – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arif Hidayat menegaskan bahwa mutasi pejabat yang dilakukan oleh calon kepala daerah petahana…
KALAMANTHANA, Palangka Raya – Sidang sengketa PHPU Pilkada Murung Raya kembali berlanjut hari ini di Mahkamah Konstitusi. Kubu Nuryakin-Doni sempat menyinggung…
Jakarta – Presidential threshold tutup buku dalam sejarah demokrasi di Tanah Air setelah Mahkamah Konstitusi menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden dan…
Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.