Berita | DECONSTITUTE

Golkar Tetap Perjuangkan Airlangga Hartarto sebagai Capres di Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Partai Golkar tetap memperjuangkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Usut Dugaan Kebocoran Putusan MK yang Diunggah Denny Indrayana, Polisi Periksa 2 Saksi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Polisi tengah mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diunggah oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana di akun Twitter pribadinya. Sejauh ini, sudah ada dua saksi yang diperiksa perihal kebocoran tersebut.

Jawaban MK Usai Dituding Bakal Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup…

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu8 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, tidak ada kebocoran dalam putusan mengenai uji materi sistem pemilihan umum (pemilu) untuk anggota legislatif.

Denny Indrayana Kirim Surat ke Megawati, Singgung Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengirimkan surat untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dalam surat yang dibuat 2 Juni 2023 itu, ia mengingatkan Megawati bahwa gerakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo masih berlangsung hingga saat ini.

UU Pemilu Bolehkan Presiden Kampanyekan Pihak lain, Ini Syaratnya…

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu rupanya membolehkan kepala negara mengampanyekan pihak selain dirinya dalam pemilu.

Perludem Minta MK Tolak Gugatan Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu alias gugatan sistem proporsional tertutup. Perludem menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan yang mereka berikan ke MK selaku pihak terkait gugatan tersebut.

Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama sejumlah lembaga sipil lainnya mendesak Mahkamah Konstitusi menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mendesak agar aturan terkait eks terpidana menjadi caleg dibatalkan.

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Kategori: Berita

Golkar Tetap Perjuangkan Airlangga Hartarto sebagai Capres di Pemilu 2024

Usut Dugaan Kebocoran Putusan MK yang Diunggah Denny Indrayana, Polisi Periksa 2 Saksi

Jawaban MK Usai Dituding Bakal Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup…

Denny Indrayana Kirim Surat ke Megawati, Singgung Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

UU Pemilu Bolehkan Presiden Kampanyekan Pihak lain, Ini Syaratnya…

Perludem Minta MK Tolak Gugatan Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

8 Fraksi DPR Kompak Tolak Proporsional Tertutup Pemilu 2024, Berikut Deretan Alasannya

Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat Rebut Suara Pemilih Jawa Timur

Dukung Denny Indrayana, Demokrat Ingatkan MK 8 Parpol Parlemen Tolak Sistem Pemilu Tertutup