Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI siap mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU dengan menunda pemilu. Banding tersebut akan diajukan besok.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemilihan ketua dan wakil ketua pada pertengahan Maret 2023 ini.
Jakarta – Kuasa hukum Derek Loupatty, pihak terkait dalam permohonan uji materi sistem pemilu, menegaskan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pihak Derek juga menyebut tidak ada tidak ada kerugian atas berlakunya sistem proporsional terbuka.
Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (8/3) siang. Mereka menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos partai politik.
JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (2/3/2022).
Jakarta – Perubahan kalimat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 mulai menemui titik terang. Perubahan pertimbangan itu yaitu dari ‘dengan demikian’ menjadi ‘ke depan’.
Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy memunculkan keraguan pemilu digelar di 2024. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi meminta Romy untuk sadar akan realitas politik saat ini.
Jakarta – Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) plin plan untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuktikan ucapannya jika benar ada permainan dalam putusan penundaan tahapan Pemilu 2024.
Jakarta – Hakim konstitusi Suhartoyo menegaskan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diperbolehkan sepanjang untuk merapikan susunan kalimat dan redaksional, sepanjang tidak mengubah amar putusan. Hal itu lumrah dalam praktik sidang di berbagai pengadilan.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.