Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buat merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kental dengan nuansa “tukar guling” di antara kepentingan penguasa dan legislatif.
Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Partai Demokrat yang mengubah sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai menjadi sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan kegentingan perubahan sistem pemilu di tengah tahapan Pemilu 2024.
JAKARTA – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai bahwa perubahan sistem pemilu tidak ideal bila ditempuh lewat uji materi Undang-undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan, apabila pemerintah tetap menerbitkan Perpu Cipta Kerja menjadi produk undang-undang, maka pihaknya akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Begitu nomor Undang-undang keluar, tentang Omnibus Law, maka Partai Buruh akan langsung judicial review ke Mahkamah Konstitusi baik uji formil maupun uji materiil,” kata Iqbal saat konferensi pers virtual, Kamis 16 Februari 2023.
JAKARTA – Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak kembali menguji pasal pemberhentian hakim konstitusi, khususnya pencopotan hakim Aswanto, ke Mahkamah Konstitusi menyusul adanya perubahan frasa dalam putusan 103/PUU-XX/2022. Dua hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat dan Guntur Hamzah, beserta panitera MK Muhidin diminta Zico tidak turut menangani perkara tersebut.
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan laporan hasil analisis terkait aliran uang hingga triliunan rupiah hasil korupsi dan sumber ilegal lain menjadi sumber pembiayaan di Pemilu 2024 kepada aparat penegak hukum.
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran Rp 22,05 triliun di 2023 untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal ini sebagai wujud dukungan dari sistem demokrasi Indonesia.
Jakarta – Komisi III DPR secara resmi mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) tengah uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Terkait hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) Yasonna Laoly turut memberikan tanggapannya.
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa partainya mendukung sistem presidential threshold nol persen.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.