Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 189

Popular News

1

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
2

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
4

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
5

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
6

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
7

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
8

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Kategori: Berita

  • Berita

Mahkamah Konstitusi Diminta Tak Terjebak pada Penentuan Sistem Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) turut melibatkan partai-partai politik di parlemen untuk menyampaikan pandangannya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Continue reading
  • Berita

Muhammadiyah di Depan KPU: Pemilu 14 Februari 2024 Harga Mati

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu2 mins

Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan gelaran Pemilu 2024 yang rencananya digelar 14 Februari 2024 mendatang sudah harga mati.

Continue reading
  • Berita

Gus Yahya soal Pemilu Coblos Partai: Mengurangi Hak Langsung Pemilih

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pendapat pribadinya mengenai wacana pemilu sistem proporsional tertutup atau coblos langsung partai. Yahya mengatakan sistem proporsional tertutup dinilai mengurangi hak langsung dari pemilih.

Continue reading
  • Berita

Situasi Global Jadi Alasan PDIP Dukung Pemilu dengan Sistem Coblos Gambar Partai

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut Pemilihan Umum dengan sistem proporsional tertutup sangat tepat diterapkan dalam konteks saat ini. Dia mengatakan Indonesia sedang dihadapkan pada ketidakpastian imbas dinamika global.

Continue reading
  • Berita

Debat Sistem Pemilu yang Belum Juga Usai

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu28 mins

Jakarta – Sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR menerbitkan sikap serentak pada Selasa (3/1) kemarin. Mereka bertekad bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). 

Continue reading
  • Berita

Prof Haedar: Cegah Polarisasi di Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu7 mins

YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Prof Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti ancaman isu pembelahan politik pada Pemilu 2024 mendatang. Haedar menyarankan agar polarisasi dicegah dan diantisipasi agar tidak terjadi kembali.

Continue reading
  • Berita

Nasdem-PKB Mulai Saling Menggoda untuk Berkoalisi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu11 mins

JAKARTA – Peta koalisi partai politik (parpol) menuju pemilihan presiden (pilpres) masih sangat dinamis. Poros koalisi yang sejauh ini ada bukan tidak mungkin akan bubar dan berubah menjadi kelompok baru dengan anggota parpol yang berbeda. Terakhir, Nasdem dan PKB terlihat saling menggoda untuk membuka peluang bekerja sama atau berkoalisi dalam kontestasi tahun depan.

Continue reading
  • Berita

MK Ogah Tanggapi Polemik Perppu Ciptaker Jokowi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) enggan menanggapi polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo.

Continue reading
  • Berita

Perpu Cipta Kerja Terabas Keputusan MK, Anggota DPD Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu7 mins

Jakarta – Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Continue reading
  • Berita

NasDem Sebut Penggugat di MK Agar Pemilu ‘Coblos Partai’ Bukan Lagi Kadernya

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Wakil Ketua DPP NasDem Willy Aditya menegaskan Yuwono Pintadi tak mewakili sikap partai soal gugatan judicial review (JR) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang dilayangkan Yuwono yakni menghendaki sistem Pemilu 2024 kembali menerapkan proporsional tertutup atau hanya mencoblos gambar partai, bukan nama caleg.

Continue reading
  • 1
  • …
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • …
  • 197

Tulisan Terbaru

  • MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi
  • Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi
  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.