Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengimbau masyarakat tidak menggunakan media sosial (medsos) sebagai wadah untuk merundung sejumlah calon pemimpin di Indonesia.
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan pihaknya tak menunggu manuver politik dari PDI-P.
JAKARTA – Setelah koalisi perubahan yang digawangi NasDem mengumumkan capres mereka, sejumlah partai politik lain tidak tinggal diam. Berawal dari pertemuan dua tokoh partai besar, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) masih gencar mencari partner untuk Pilpres 2024 mendatang. Bagaimanakah kiprah koalisi tersebut?
JAKARTA – Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Indonesia atau Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP) mengajukan permohonan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bersama 2 warga negara bernama Bahrain dan Dedi Subroto, mereka meminta Mahkamah supaya memperpanjang masa bakti ribuan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota atar diperpanjang setelah Pilkada Serentak pada November 2024 berakhir. Saat ini, karena beragamnya waktu pelantikan, masa jabatan anggota KPU daerah akan berakhir bervariasi, termasuk di tengah persiapan Pemilu 2024.
Jakarta – KPPS adalah bagian dari badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tugas dan wewenang KPPS juga telah diatur dalam Regulasi Pemilu 2024. Hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.
Lantas apa yang dimaksud dengan KPPS itu? Apa saja tugas dan wewenang KPPS dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024? Simak informasi lengkapnya tentang PPS berikut ini.
JAKARTA – Survei Litbang Kompas menemukan bahwa publik menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan jeda 5 tahun kepada mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dinilai kurang tegas.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) pada Senin (19/12/2022). Permohonan ini diajukan oleh Bonatua Silalahi dan PT Bina Jasa Konstruksi sebagai para Pemohon.
– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan politik uang selalu terjadi setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Jakarta – Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengungkapkan akan ada perubahan alokasi kursi DPRD pada Pemilu 2024. Hal itu terjadi lantaran adanya perubahan jumlah penduduk.
Jakarta – Sejumlah pihak mempertanyakan sikap Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap dugaan manipulasi verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu dinilai tak gesit menangani dugaan pelanggaran Pemilu 2024 tersebut.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.