Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 196

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Kategori: Berita

  • Berita

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 77 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat daerah selama proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Continue reading
  • Berita

Kemunduran Demokrasi Semakin Dalam, Demokrasi Rusak Oleh Politik Uang

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Kaum intelektual dan analis melihat pemberlakuan ambang batas pemilihan Presiden (Presidential Threshold) sebesar 20% sangat melanggar Konstitusi (UUD45). Hal ini juga menunjukkan sangat buruknya  praktik konstitusionalisme di Indonesia.

Continue reading
  • Berita

Dewan Pers Bentuk Tim Khusus Pengaduan Pemberitaan Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA, Dewan Pers akan membentuk tim yang menangani pengaduan yang terkait pemberitaan politik dan pemilu. Dewan Pers mengatakan, hal itu sebagai bagian dari perhatian besar terhadap situasi tahun politik pada 2023.

Continue reading
  • Berita

Akademisi Unimal Lhokseumawe: Mahasiswa Lebih Peduli Drama Ketimbang Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe, Taufik Abdullah, mengatakan mahasiswa saat ini lebih peduli pada drama, artis, dan berita infotainment, fashion dan berbagai pesona yang menyenangkan lainnya daripada bicara Pemilu 2024 mendatang.

Continue reading
  • Berita

MK Ungkap Tujuan ‘Eks Koruptor Dilarang Nyaleg’ untuk Cari Pemimpin Bersih

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Pernyataan terbuka caleg bahwa dirinya pernah dipenjara saja tidak cukup. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memberi jeda dengan melarang mantan terpidana nyaleg hingga 5 tahun usai keluar penjara.

Continue reading
  • Berita

KPU soal Pemilu 2024 Tak Mudah: Kami Punya Pengalaman

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemilihan Umum (KPU) percaya diri bisa melaksanakan Pemilu Serentak 2024 meskipun infrastruktur di berbagai daerah belum sempurna dan membuat pelaksanaannya tak mudah seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Continue reading
  • 1
  • …
  • 194
  • 195
  • 196

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.