Sengketa Pileg 2024: Jumlah perkara meningkat, independensi MK kembali dipertanyakan
Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa permohonan sengketa Pemilihan Legislatif 2024 pada Senin (29/04). Mereka akan menangani 297 perkara, lebih banyak…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa permohonan sengketa Pemilihan Legislatif 2024 pada Senin (29/04). Mereka akan menangani 297 perkara, lebih banyak…
Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli, mengatakan PDIP dan PKS memiliki DNA yang kuat sebagai partai ideologis…
Jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan sengketa Pilpres, di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024). (Foto: Inilah.com/Reyhanaah) Mahkamah Konstitusi…
TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengingatkan penyelenggara pemilu harus berintegritas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 serentak agar dapat berjalan dengan…
MK mulai menyidangkan 297 gugatan sengketa hasil Pileg 2024 pada Senin (29/4/2024) ini. Tiga panel hakim disiapkan. JAKARTA, KOMPAS —…
RM.id Rakyat Merdeka – Setelah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden- Wakil Presiden (sengketa Pilpres) selesai, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang…
Sebanyak 297 perkara sengketa pemilu legislatif sudah diterima MK dan akan disidangkan mulai Senin (29/4/2024) depan. JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah…
ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym: Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) bersama rekannya David Surya (kanan) memberikan keterangan pers terkait…
SinPo.id – Usai menuntaskan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden 2024), Mahkamah…
Pascaputusan MK, dikhawatirkan metode politisasi bansos dan politisasi aparat terulang pada pilkada November mendatang. BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN: Presiden Joko Widodo menyerahkan…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.