Pertimbangan MK Nyatakan Putusan Usia Cawapres Tak Cacat Formil walau Langgar Etik
Hakim konstitusi Suhartoyo resmi dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Hakim konstitusi Suhartoyo resmi dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar…
ICW mendesak KPU perketat regulasi soal asal usul dana kampanye parpol. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemilihan…
Hari ini, MK akan memutuskan pengujian UU Pembentukan Peraturan Perundangan terkait kewenangan MPR mengeluarkan Tap MPR. Barangkali Anda mengingat drama…
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya belum menemukan indikasi tindak pidana pemilu pada transaksi janggal yang…
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima surat somasi dari Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) terkait umpatan kepada capres nomor…
Jakarta, CNN Indonesia –Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja merespons pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran sekaligus Sekretaris Jenderal PSI…
Capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan,…
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen laporan awal dana kampanye (LADK) 15 partai politik peserta Pemilu 2024 telah lengkap dan sesuai….
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (ketiga kanan) didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (kedua kanan), dan…
Pembiaran penegakan hukum hanya akan menambah pelanggaran pemilu yang dapat merusak demokrasi. Politiae legius non leges politii adoptandae. Politik harus…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.