DPR Soroti Kurangnya Perempuan di Pemilu, Akademisi: Harus Ditindak KPU
Jakarta – DPR menyoroti kurangnya keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg 2024). Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Titi…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – DPR menyoroti kurangnya keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg 2024). Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Titi…
Dinamika politik di Indonesia akhir-akhir ini kian memanas dengan ditabuhnya genderang politik sejalan dengan telah dimulainya masa kampanye pada 28…
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja telah melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku…
Ada dua hal yang belum selesai dari reformasi, yakni penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena politik belakangan…
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk merevisi daftar calon…
Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melaporkan pimpinan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu…
TEMPO.CO, Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menuai kontroversi karena memuat pasal yang mengatur gubernur Jakarta dan wakilnya diangkat…
Setiap peserta kampanye, termasuk pejabat mematuhi peraturan kampanye yang ditetapkan oleh KPU dalam PKPU. tirto.id – Masa kampanye Pemilu…
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Majelis Pemeriksa Bawaslu tidak menemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilu dari tiga laporan dugaan…
Tolok ukur demokrasi bukan kehendak penguasa, betapa pun baiknya, melainkan pembatasan kekuasaan oleh konstitusi. Oleh YONKY KARMAN Bermula dari…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.