DPR Bahas Poin Utama RUU Pilkada
Jakarta: Revisi UU Pilkada yang telah disahkan menjadi usulan inisiatif DPR dipastikan akan membahas dua hal utama, yakni jadwal pelaksanaan pilkada yang berubah menjadi…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta: Revisi UU Pilkada yang telah disahkan menjadi usulan inisiatif DPR dipastikan akan membahas dua hal utama, yakni jadwal pelaksanaan pilkada yang berubah menjadi…
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih memantapkan jadwal debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. KPU mengungkap debat…
SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti para peserta Pemilu termasuk Calon Legislatif (Caleg) dan relawan capres tidak melakukan…
daulat.co – Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta…
TEMPO.CO, Jakarta – Dalam menjalankan proses Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh beberapa lembaga sementara yang disebut sebagai badan ad hoc….
Liputan6.com, Jakarta – Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum pada Selasa, (21/11/2023)…
Oleh: VINCENTIUS GITIYARKO Korupsi menguntungkan segelitir pihak, tetapi merugikan kepentingan rakyat banyak. Sebagaimana ditulis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lewat Pusat Edukasi…
tirto.id – Jelang Pemilu 2024 yang tinggal tiga bulan lagi, bukan hanya partai politik (parpol) saja yang mesti berbenah dan…
JAKARTA, iNews.id – Hakim Konstitusi (MK), Anwar Usman tidak hadir dalam Rapat Permusyawatan Hakim (RPH) di Gedung MK, Jakarta Pusat….
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi (Legislasi) DPR Willy Aditya menjadi salah satu pihak yang tak setuju dengan revisi…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.