DECONSTITUTE https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Bergabung dengan tim kami Tentang Kami DPR Dorong Penyelenggara Pemilu Bersuara soal Revisi UU Pemilu MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen Dr. Harimurti A. Nugroho Baleg DPR RI Bahas Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk Optimalkan BPKH MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Bamsoet Soroti Pergeseran Nilai Demokrasi Indonesia Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional Putusan MK Soal 30% Perempuan di MKD DPR Bersifat Kewajiban Konstitusional UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas KPPPA Sambut Putusan MK tentang Keterwakilan Perempuan 30% di Pimpinan AKD DPR Patuhi Putusan MK, Puan Bakal Bahas Kuota 30 Persen Perempuan di Pimpinan AKD Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat Bangun Data Informasi Bawaslu Jadi Pusat Kecerdasan Pengawasan Pemilu Jimly Dorong Penghargaan Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Demokrasi Reformasi Total Polri Dinilai Syarat Mutlak Keberlangsungan Demokrasi Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK Pemohon Tambahkan Komparasi Nota Kesepahaman Berbahasa Asing MK Diminta Uji Konstitusionalitas Aturan Kewajiban Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kaidah Penyelenggaraan Pemilu DPR dan Pemerintah Sebut UU TNI Batasi Pengisian Jabatan Sipil oleh Prajurit TNI Revisi UU Pemilu Momentum Rombak Mekanisme Seleksi KPU dan Bawaslu Uji formil rampung, MK lanjut sidangkan uji materi UU TNI Soal Putusan MK Syarat Capres-Caleg Tak Harus S1, Komisi II DPR Bakal Diskusikan Ketua Komisi XI DPR Tepis Revisi UU P2SK Bakal Ganggu Independensi BI MK Nyatakan UU Tapera Bertentangan dengan UUD 1945 Pengamat Nilai Kodifikasi RUU Pemilu Perlu, Tapi Substansinya Harus Tetap Pro Rakyat DPR RI Gelar Rapat Paripurna Sahkan RUU BUMN Hari Ini Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan UU Pers soal Perlindungan Hukum bagi Wartawan Uji UU Parpol, Pemohon Nilai Minimnya Demokrasi Internal Picu Oligarki Draf RUU KKS Sedang Disusun Komdigi dan BSSN, Menko Yusril Dorong Revisi UU Parpol: Mustahil Demokrasi Sehat Kalau Partai tak Demokratis Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Parpol Jadi Satu Paket Kodifikasi DPR Libatkan Buruh dalam Pembahasan Revisi UU Ketenagakerjaan Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan Pertimbangan Empat Hakim MK Menerima Uji Formil UU TNI Demokrasi Indonesia Kehilangan Arah tanpa Teladan Moral Terbitkan Aturan Rahasia, Data Capres-Cawapres KPU Disorot DPR MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara