Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • ambang batas parlemen

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: ambang batas parlemen

  • Berita

Eddy Soeparno: Wacana Ambang Batas Parlemen Nol Persen Beri Keadilan Demokrasi

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu0 mins
Continue reading
  • Berita

Ambang Batas Parlemen yang Tak Terbatas

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu9 mins

Putusan MK mengubah ambang batas parlemen membuka peluang bagi partai politik baru meskipun tantangannya tidak mudah. Ambang batas parlemen masih…

Continue reading
  • Berita

Mayoritas Parpol Tak Ingin Ambang Batas Parlemen Diturunkan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu13 mins

Setidaknya lima dari sembilan fraksi di DPR ingin ambang batas parlemen 4 persen dipertahankan, bahkan diperbesar. JAKARTA, KOMPAS — Revisi…

Continue reading
  • Berita

Putusan MK Mengendurkan “Lubang Jarum” Partai Non-Parlemen

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu12 mins

Putusan MK agar pembuat UU mengubah ambang batas parlemen menjadi peluang bagi partai non parlemen lolos lubang jarum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…

Continue reading
  • Berita

Putusan MK Cabut Ambang Batas Dinilai Tepat untuk Kembalikan Kedaulatan Rakyat

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow. (Foto: Inilah.com/Harris Muda) Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi…

Continue reading
  • Berita

Perludem Luruskan Kabar Ambang Batas Parlemen Dihapus MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Jakarta, CNN Indonesia — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meluruskan informasi yang beredar tentang ambang batas parlemen dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK)….

Continue reading
  • Berita

Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu13 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian ketentuan ambang batas parlemen untuk perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan…

Continue reading
  • Berita

Partai Ummat Akan Gugat Ambang Batas Parlemen 4 Persen ke MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Partai Ummat bakal menggugat ambang batas partai politik lolos parlemen atau parliamentary treshold dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.