Hakim Arsul Sani Cecar KPU soal Perbedaan Ketentuan Keterwakilan Perempuan
Hakim konstitusi mempertanyakan perubahan sikap KPU soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap. JAKARTA, KOMPAS — Hakim…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Hakim konstitusi mempertanyakan perubahan sikap KPU soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap. JAKARTA, KOMPAS — Hakim…
RM.id Rakyat Merdeka – Keikutsertaan Arsul Sani dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pemilu nanti di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Sebab, sebelum mencalonkan…
TEMPO.CO, Padang – Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU masih belum ada kepastian hingga saat…
Arsul Sani dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams. JAKARTA-RADAR BOGOR, Arsul Sani akan menggantikan Wahiduddin Adams di Mahkamah Konstitusi (MK)…
Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diselenggarakan Komisi III DPR terburu-buru dan tidak transparan. Menurutnya, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) itu mengesankan intervensi DPR dalam kekuasaan kehakiman.
Jakarta – Arsul Sani resmi terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin Adams. Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M Tokan, mengatakan Arsul Sani harus mundur dari DPR RI maupun pimpinan Partai.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.