Bawaslu Akan Beri Perhatian Khusus Daerah Otonomi Baru Papua pada Pemilu 2024
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan lembaganya akan memberikan perhatian khusus terhadap Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan lembaganya akan memberikan perhatian khusus terhadap Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua…
JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi mengingatkan kepada seluruh anggota DPR atau DPRD di seluruh…
Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk menjalankan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang masa jabatannya telah berakhir untuk sementara waktu.
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa cepat membuat putusan terkait gugatan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan surat balasan kepada Bawaslu RI terkait akses sistem informasi pencalonan (Silon). KPU mengungkap bakal memberikan akses Silon jika Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran.
Jakarta – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penundaan Pilkada 2024 saat menghadiri rapat yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP). Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah tetap mempersiapkan Pilkada 2024 sesuai yang diatur undang-undang.
Jakarta – KPU RI telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilu 2024. Terkait itu, Bawaslu menyoroti sejumlah rekomendasi perbaikan, salah satunya meminta KPU mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dihadapkan pada tantangan tak mudah pada menit-menit terakhir jelang Pemilu 2024.
Jakarta – Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi kantor Bawaslu RI, agar terbit rekomendasi kepada KPU supaya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tetap berlaku.
Jakarta – KPU menghapus kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai hal itu membuat pengawasan dana kampanye menjadi sulit.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.