Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan ada jarak yang cukup panjang sebelum masa kampanye tiba. Lolly mewanti-wanti di masa sebelum kampanye itu untuk tidak melakukan kampanye di media sosial.
JAKARTA – Organisasi kemasyarakatan ( ormas ) diperlukan perannya untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024. Ormas bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih cerdas.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal memetakan TPS-TPS khusus untuk Pemilu 2024.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk menggelar Pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur sistem proporsional terbuka atau sistem pilih caleg bukan parpol.
Jakarta – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menjadi petugas ad hoc Pemilu 2024. Dia menyebut ASN boleh jadi petugas ad hoc Pemilu asalkan harus cuti.
Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (Pushan) menyoroti banyaknya pintu sengketa pemilu di Indonesia seperti DKPP, Bawaslu, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) hingga jalur pidana. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum.
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan segala bentuk politik uang ialah bagian dari musuh besar demokrasi. Masyarakat diajak terus menolak politik uang.
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menekankan soal netralisir Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024.
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sudah menyerahkan 204.600.000 Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.
– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan politik uang selalu terjadi setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.