Bawaslu Keluhkan Akses Pengawasan Dana Kampanye Dibatasi KPU
Jakarta –Bawaslu RI mengaku sulit melakukan pengawasan terhadap penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilu…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta –Bawaslu RI mengaku sulit melakukan pengawasan terhadap penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilu…
ICW mendesak KPU perketat regulasi soal asal usul dana kampanye parpol. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemilihan…
JAKARTA – Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ketiga pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tidak sinkron dengan jenis kegiatannya. Mereka…
Ilustrasi pemilu(KOMPAS/HANDINING) JAKARTA, KOMPAS.com – Persoalan temuan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye pemilihan umum terkait partai politi dinilai tidak bisa…
Jakarta – Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi kantor Bawaslu RI, agar terbit rekomendasi kepada KPU supaya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tetap berlaku.
Jakarta – KPU menghapus kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai hal itu membuat pengawasan dana kampanye menjadi sulit.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mengkonstultasikan sejumlah Peraturan KPU (PKPU) kepada DPR RI. Rencananya konsultasi tersebut akan dilakukan di masa sidang bulan ini.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.