Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • dana kampanye

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: dana kampanye

  • Berita

Bawaslu Keluhkan Akses Pengawasan Dana Kampanye Dibatasi KPU

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Jakarta –Bawaslu RI mengaku sulit melakukan pengawasan terhadap penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilu…

Continue reading
  • Berita

Buntut Temuan PPATK, ICW Minta KPU Perketat Regulasi Dana Kampanye Parpol

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

ICW mendesak KPU perketat regulasi soal asal usul dana kampanye parpol. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemilihan…

Continue reading
  • Berita

Pelaporan Dana Kampanye Awal Tidak Sesuai Dengan Jenis Kegiatannya

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

JAKARTA – Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ketiga pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tidak sinkron dengan jenis kegiatannya. Mereka…

Continue reading
  • Berita

Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye Pemilu Bisa Mengancam Prinsip “Jurdil”

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

  Ilustrasi pemilu(KOMPAS/HANDINING) JAKARTA, KOMPAS.com – Persoalan temuan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye pemilihan umum terkait partai politi dinilai tidak bisa…

Continue reading
  • Berita

PIA Minta Bawaslu Surati KPU Lapor Sumbangan Kampanye Tetap Diwajibkan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mendatangi kantor Bawaslu RI, agar terbit rekomendasi kepada KPU supaya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tetap berlaku.

Continue reading
  • Berita

KPU Hapus Laporan Sumbangan Kampanye, Bawaslu: Pengawasan Jadi Sulit

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – KPU menghapus kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai hal itu membuat pengawasan dana kampanye menjadi sulit.

Continue reading
  • Berita

KPU Segera Konsultasikan PKPU soal Dana Kampanye ke DPR Pekan Depan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu2 mins

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mengkonstultasikan sejumlah Peraturan KPU (PKPU) kepada DPR RI. Rencananya konsultasi tersebut akan dilakukan di masa sidang bulan ini.

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.