Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Ardi Manto Adiputro, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Kejaksaan, RKUHAP, RUU Polri, dan RUU TNI cenderung dilakukan secara tertutup. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –…
Ilustrasi suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa. Yogyakarta (ANTARA) – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold atau ambang…
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) ketika berbincang usai menyampaikan keterangan…
Suara.com – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) diminta tidak dilakukan serentak. Wacana tersebut disampaikan agar bisa meminimalisasi potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia…
Suara.com – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengangkat isu mengenai dampak impunitas terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Khususnya terkait dengan pengangkatan kembali pangkat…
Jakarta – Politikus NasDem Rifqinizamy Karsayuda merespons soal peluang Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal yang mengatur ambang batas masuk DPR atau parliamentary…
Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di…
Jakarta – Tahun 2024 telah menjadi tahun penuh tantangan bagi sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Tiga peristiwa politik besar—Pemilu,…
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama. Dengan…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.