Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Eks Wamenkumham Denny Indarayana menyebar rumor bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan segera ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus Formula E. Anies Baswedan tak ambil pusing dengan pernyataan Denny Indrayana tersebut.
JAKARTA – Makhamah Konstitusi (MK) diketahui akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat terkait bocoran putusan MK soal sistem pemilu.
JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai pakar hukum tata negara Denny Indrayana berlebihan menuding masih adanya gerakan atau upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jakarta – Polisi tengah mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diunggah oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana di akun Twitter pribadinya. Sejauh ini, sudah ada dua saksi yang diperiksa perihal kebocoran tersebut.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengirimkan surat untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dalam surat yang dibuat 2 Juni 2023 itu, ia mengingatkan Megawati bahwa gerakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo masih berlangsung hingga saat ini.
Jakarta – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mendukung pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana terkait bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu.
Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklarifikasi pernyataannya soal rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Denny menegaskan tidak ada rahasia negara yang bocor.
Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengusut dugaan bocor putusan soal gugatan sistem pemilu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.