DKPP Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Seleksi Bawaslu Daerah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)….
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)….
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggerlar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor…
Tanjungpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran…
Republik Merdeka – Sidang pengucapan putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sistem informasi partai politik (Sipol),…
RM.id Rakyat Merdeka – Kualitas pemilu dinilai semakin menurun. Namun, generasi muda bisa menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas dan menyukseskan…
Rakyat Merdeka – Pilpres akan berlangsung sekitar lima bulan lagi. Saat ini, proses rekrutmen perangkat Pemilu di daerah, yaitu di…
Jakarta – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pernyataan usulan penundaan Pilkada. Merespons itu, Bagja mengaku siap jika dipanggil DKPP.
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan etik kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada hari ini, Senin (3/4/2023).
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan etik kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada Senin (3/4/2023).
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim Asy’ari. DKPP menilai, Hasyim terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu terkait pernyataannya soal sistem proporsional tertutup.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.