Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada semua…
DKPP saat sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) JawaPos.com–Arifudin, kuasa hukum Irman Gusman, mengeluarkan maklumat terbuka kepada masyarakat Sumatera Barat dan…
JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPR RI semakin tinggi dari pemilu ke pemilu. Sebanyak 9.917 calon anggota…
JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi mengingatkan kepada seluruh anggota DPR atau DPRD di seluruh…
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mantan narapidana di atas 5 tahun boleh mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Syaratnya, narapidana tersebut telah 5 tahun bebas atau keluar dari penjara.
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur adanya masa jeda selama lima tahun sejak menyelesaikan pidana penjara bagi eks narapidana korupsi yang ingin maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.