Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • DPR RI
  • Page 2

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: DPR RI

  • Berita

Keppres Belum Terbit, DPR Belum Bisa Proses Pengganti Hasyim Asy’ari

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu8 mins

DPR masih menunggu Presiden Jokowi mengeluarkan keppres untuk memproses penggantian Hasyim Asy’ari. JAKARTA, KOMPAS — Enam hari setelah Dewan Kehormatan…

Continue reading
  • Berita

Saat Anggota DPR Mengkritisi Komisi Yudisial, Antara Ada dan Tiada

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu12 mins

Kalangan DPR meminta KY menunjukkan eksistensi kelembagaannya untuk menepis pandangan lembaga itu antara ada dan tiada. Anggota Komisi III Dewan…

Continue reading
  • Berita

Revisi UU Kementerian Negara Jadi RUU Inisiatif DPR, Gerindra Mulai Kaji Penambahan Menteri

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Partai Gerindra menyebut jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bertambah, bisa pula berkurang. JAKARTA, KOMPAS — Rancangan undang-undang tentang perubahan…

Continue reading
  • Berita

Menanti Babak Baru Paket Revisi Undang-undang Politik

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu18 mins

Kualitas pemilu dan sistem politik mesti diperbaiki melalui revisi berbagai undang-undang politik. Wacana revisi sejumlah undang-undang terkait kepemiluan kembali mengemuka…

Continue reading
  • Berita

Revisi UU MK: Ancaman Terhadap Independensi Hakim Konstitusi dan Fondasi Negara Hukum

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Sejumlah mantan hakim mengkritik upaya ‘diam-diam’ DPR dan pemerintah merevisi UU MK. Foto: Republika/Prayogi REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar…

Continue reading
  • Berita

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu0 mins
Continue reading
  • Berita

Pelanggaran Serius dalam Proses Revisi UU MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu9 mins

DPR dan pemerintah diminta menghentikan revisi UU MK. Ada tiga pelanggaran serius yang ditemukan dalam proses revisi.   JAKARTA, KOMPAS…

Continue reading
  • Berita

Di Tengah Isu Penggemukan Kabinet Prabowo, DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

Revisi UU Kementerian Negara mulai dibahas meski tak masuk daftar 43 RUU yang sudah diprioritaskan. JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan…

Continue reading
  • Berita

Komisi II DPR Rapat Evaluasi Pemilu Bareng KPU, Bawaslu hingga Mendagri

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu2 mins

Jakarta – Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan penyelengara pemilu beserta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat tersebut untuk…

Continue reading
  • Berita

Wacana hak angket DPR dugaan kecurangan Pemilu 2024, apakah dapat menganulir hasil pemilu hingga memakzulkan Jokowi?

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu15 mins

Wacana pengguliran hak interpelasi dan hak angket yang dimiliki oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024, secara normatif, bisa…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.