Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memajukan jadwal pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang semula 19 Oktober-25 November 2023, kini dalam PKPU No 3 Tahun 2022 menjadi 10-16 Oktober 2023.
Jakarta – DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.
Jakarta – Kuasa hukum DPR di Mahkamah Konstitusi (MK), Habiburokhman mengaku bakal hadir dalam sidang pembacaan putusan uji materi Pasal 168 UU Pemilu pada Kamis (15/6).
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengapresiasi terkait pengesahan 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Perppu Pemilu yang telah menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI. Tito mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR, ia berharap UU yang baru tersebut dapat memberikan kepastian hukum.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Zico Simanjuntak. Zico mempersoalkan pencopotan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR.
Jakarta – Komisi III DPR secara resmi mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menata daerah pemilihan (dapil) secara mandiri.
JAKARTA – Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menilai alasan PDI Perjuangan (PDIP) mendukung sistem pemilu proporsional tertutup kurang tetap.
JAKARTA – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai bahwa pergantian sistem pemilu idealnya dilakukan di ruang parlemen.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penataan, penentuan daerah pemilihan (dapil), jumlah alokasi kursi anggota DPR RI dan DPRD provinsi. KPU melibatkan ahli kepemiluan dalam menetapkan dapil.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.