Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • gugatan sistem pemilu

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: gugatan sistem pemilu

  • Berita

6 Alasan MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Jadi Tertutup

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu9 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 agar sistem pemilu beralih jadi proporsional tertutup pada Kamis (15/6). Hakim konstitusi memutus tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.

Continue reading
  • Berita

Kamis Besok! MK Putuskan Gugatan Sistem Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait Pemilu 2024. Rencananya putusan itu akan diketok pada Kamis (15/6/2023) esok. Apakah tetap sistem pemilu terbuka, diubah menjadi tertutup atau ada alternatif lain.

Continue reading
  • Berita

DPR Harap MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Agar Tetap Proporsional Terbuka

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, delapan dari sembilan fraksi telah menyatakan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Ia berharap, sikap tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengeluarkan keputusannya nanti.

Continue reading
  • Berita

MK Bantah Mengulur Putusan Gugatan Sistem Proporsional Terbuka

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membantah memperlambat memutus gugatan sistem proporsional terbuka. Sidang menjadi lama karena banyak organisasi yang menjadi pihak terkait sehingga mau tidak mau harus didengarkan MK.

Continue reading
  • Berita

Hakim MK Ingatkan MK Bisa dan Pernah Ubah Sistem Pemilu di Masa Injury Time

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan UU Pemilu terkait sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (9/5).

Continue reading
  • Berita

Sidang Gugatan Sistem Pemilu di MK, Yusril Bilang Sistem Terbuka Kerdilkan dan Geser Hak Parpol

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Pada sidang judicial review sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra mengkritik sistem proporsional terbuka yang mengutamakan personal calon anggota legislatif.

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.