Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • hakim konstitusi

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: hakim konstitusi

  • Berita

Mahkamah Konstitusi Belum Agendakan Sidang Putusan Sistem Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengagendakan sidang putusan sistem Pemilu.

Continue reading
  • Berita

Minta Pengurus Parpol Maksimal 2 Periode, 3 WNI Gugat UU ke MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Tiga warga negara Indonesia (WNI) M Helmi Fahrozi, Ramos Petege dan Leonardus Magai menggugat UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiganya meminta periode pengurus Parpol maksimal 2 kali periode.

Continue reading
  • Berita

Usai Menang di MK, Notaris Hartono Dapat Amicus Curiae

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Notaris Hartono menang di Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali (PK) dicabut oleh hakim konstitusi. Hartono berharap jaksa mencabut PK atas dirinya yang berstatus manusia bebas. Sejumlah pihak mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan) dan mengajukan surat ke Mahkamah Agung (MA).

Continue reading
  • Berita

Penggugat Keppres Hakim MK Guntur Hamzah Cabut Gugatan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Pengacara Priyanto menggugat Surat Keputusan Presiden Jokowi tentang Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kini Priyanto mencabut gugatan itu.

Continue reading
  • Berita

RUU MK, 3 Hakim Konstitusi Terancam Dipensiundinikan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – DPR tengah kembali akan merevisi UU Mahkamah Konstitusi untuk keempat kalinya. Revisi terakhir dilakukan pada 2020. Dalam revisi yang sedang digodok itu, 3 hakim konstitusi terancam dipensiundinikan oleh RUU itu.

Continue reading
  • Berita

MK Tak Terima Gugatan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Zico Simanjuntak. Zico mempersoalkan pencopotan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR.

Continue reading
  • Berita

Skandal Putusan MK, Koalisi Sipil Desak Guntur Hamzah Mundur

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan menuntut Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah untuk mengundurkan diri. Koalisi menilai perbuatan Guntur mengubah putusan telah mencoreng kepercayaan terhadap MK.

Continue reading
  • Berita

MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu8 mins

Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi alias MKMK resmi menjatuhi sanksi teguran tertulis, setingkat di bawah sanksi pemberhentian, kepada Hakim Guntur Hamzah.  Dia divonis melanggar etik dalam kasus pengubahan putusan MK. Ketua Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyampaikan empat hal yang meringankan Guntur dalam putusan majelis.

Continue reading
  • Berita

Sidang Kasus Pengubahan Putusan MK Dibacakan Terbuka Siang Ini

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) siang ini, pukul 13.00 WIB, menggelar sidang pleno pengucapan putusan di Gedung  Mahkamah Konstitusi atau MK,  Jakarta Pusat. MKMK akan mengumumkan hasil pemeriksaan mereka terhadap kasus pengubahan putusan yang telah terjadi di lembaga tersebut.

Continue reading
  • Berita

MKMK Bacakan Putusan Skandal Sulap Putusan soal Pencopotan Aswanto 20 Maret

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) segera membacakan putusan terkait skandal pengubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022.

Continue reading
  • 1
  • 2

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.