Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Hal itu disampaikan usai MK membacakan putusan terhadap uji materil sistem pemilu proporsional terbuka yang pemohon dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945.
Jakarta – Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan modifikasi sistem pemilu yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hal itu melihat fenomena kutu loncat petualang politik hingga kekurangan proporsional terbuka dan tertutup.
Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mempertanyakan kaitan sistem pemilu dengan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen. Menurut Arief, sistem proporsional terbuka ataupun sistem proporsional tertutup harus bisa mewujudkan affirmative action keterwakilan perempuan.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan UU Pemilu terkait sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (9/5).
Jakarta – Ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukmajati mengatakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai bisa diterapkan di Pemilu 2024.
Jakarta – Pengacara Priyanto menggugat Surat Keputusan Presiden Jokowi tentang Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kini Priyanto mencabut gugatan itu.
Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menanggapi penjelasan dari ahli pemohon di sidang gugatan UU Pemilu terkait sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 di Gedung MK pada Rabu (12/4).
Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md meminta DPR menunda pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Apa alasannya?
Jakarta – DPR tengah kembali akan merevisi UU Mahkamah Konstitusi untuk keempat kalinya. Revisi terakhir dilakukan pada 2020. Dalam revisi yang sedang digodok itu, 3 hakim konstitusi terancam dipensiundinikan oleh RUU itu.
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan menuntut Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah untuk mengundurkan diri. Koalisi menilai perbuatan Guntur mengubah putusan telah mencoreng kepercayaan terhadap MK.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.