HAM | DECONSTITUTE

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Deconstitute2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu4 mins

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan pentingnya menjaga batas-batas perbedaan wewenang antara lembaga independen dan…

Sejumlah Muatan RUU Polri Dinilai Ancam Keseimbangan Demokrasi dan HAM

11 bulan yang lalu11 bulan yang lalu6 mins

Jakarta: Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Harian Centra Initiative, Al Araf, menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002…

Pakar nilai desain ulang pemilu minimalkan potensi pelanggaran HAM

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu2 mins

Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat…

Alasan Komnas HAM Mendorong Penggunaan E-Voting dalam Pemilu

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Komnas HAM mendorong penggunaan e-voting dalam pemilu demi memastikan jam kerja lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran. tirto.id – Komnas HAM mengungkap hasil pemantauan…

Kemenkum HAM Ingatkan ASN Netral di Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengimbau jajaran Kemenkum HAM bersikap netral dalam Pemilu 2024 mendatang. Dia mengingatkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur ASN bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik.

Bamsoet: Pemilu Jadi Proses Pendewasaan Politik & Pematangan Demokrasi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tahun 2023 merupakan pintu masuk tahun politik untuk bersiap menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Karena itu dia mengingatkan agar partai politik dapat menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak membentuk polarisasi di tengah masyarakat.

Ketentuan UU Pengadilan HAM Diyakini Sejalan dengan UUD 1945

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Agenda sidang ialah mendengarkan keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: HAM