DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
PENGAMAT politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai rendahnya kualitas legislasi DPR berakar pada belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai rendahnya kualitas legislasi DPR berakar pada belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses…
KBRN, Surabaya: Isu reformasi konstitusi kembali mencuat dalam diskusi hukum nasional yang menyoroti evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
PUBLICANEWS, Jakarta – Komisi III DPR menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam masa persidangan mendatang. Wakil…
Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ist) Dalam keterangannya, Yustinus menegaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. JAKARTA, IndonesiaSatu.co — Mahkamah…
Para akademisi menyoroti soal praktik penegakan hukum selektif yang dinilai menarget rival politik rezim pemerintahan. JAKARTA, KOMPAS — Penegakan hukum selektif dengan menarget…
Manipulasi hukum oleh KPU bisa dikatakan merupakan bentuk ketidakpedulian KPU pada integrasi nasional (NKRI). Pemilu pada dasarnya kompetisi dan persaingan…
JAKARTA -Tiga pasangan Capres dan Cawapres telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk Gibran Rakabuming Raka, putera Presiden Joko…
DETIK60.COM-Pembuktian netralitas, Presiden Jokowi jangan hanya omongan saja, disitu mesti ada aturan tegas dan kekuatan mengikat. Hal ini dikemukakan pengamat komunikasi politik Universitas…
Pantau – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman beserta para hakim…
Suara.com – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengirimkan surat kepada partai politik agar mempedomani Putusan…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.