Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • hukum

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: hukum

  • Berita

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

Deconstitute2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu3 mins

PENGAMAT politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai rendahnya kualitas legislasi DPR berakar pada belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses…

Continue reading
  • Berita

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

Deconstitute2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu4 mins

KBRN, Surabaya: Isu reformasi konstitusi kembali mencuat dalam diskusi hukum nasional yang menyoroti evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…

Continue reading
  • Berita

September DPR Bakal Selesaikan RUU KUHAP

6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu2 mins

PUBLICANEWS, Jakarta – Komisi III DPR menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam masa persidangan mendatang. Wakil…

Continue reading
  • Berita

MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian Materiil UU Nomor 36 Tahun 2008

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu7 mins

Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ist) Dalam keterangannya, Yustinus menegaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. JAKARTA, IndonesiaSatu.co — Mahkamah…

Continue reading
  • Berita

Penegakan Selektif, Ciri Hukum Jadi Senjata Politik

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu10 mins

Para akademisi menyoroti soal praktik penegakan hukum selektif yang dinilai menarget rival politik rezim pemerintahan. JAKARTA, KOMPAS — Penegakan hukum selektif dengan menarget…

Continue reading
  • Berita

Manipulasi Hukum dan Malapraktik Pemilu

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu17 mins

Manipulasi hukum oleh KPU bisa dikatakan merupakan bentuk ketidakpedulian KPU pada integrasi nasional (NKRI). Pemilu pada dasarnya kompetisi dan persaingan…

Continue reading
  • Berita

SETARA Institute Sebut Ada Normalisasi Pelanggaran Konstitusi dalam Pemilu

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA -Tiga pasangan Capres dan Cawapres telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk Gibran Rakabuming Raka, putera Presiden Joko…

Continue reading
  • Berita

Pengamat Komunikasi Politik :Pernyataan Presiden Jokowi Cuman Sebatas Imbauan Dan Tak Miliki Kekuatan Mengikat

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

DETIK60.COM-Pembuktian netralitas, Presiden Jokowi jangan hanya omongan saja, disitu mesti ada aturan tegas dan kekuatan mengikat. Hal ini dikemukakan pengamat komunikasi politik Universitas…

Continue reading
  • Berita

MKMK Putuskan 9 Hakim MK Terbukti Langgar Etik

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu2 mins

Pantau – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman beserta para hakim…

Continue reading
  • Berita

Ketua MKMK Jelaskan Surat Dinas KPU Cukup untuk Tindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Suara.com – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengirimkan surat kepada partai politik agar mempedomani Putusan…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 8

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.