ICW | DECONSTITUTE

ICW: Potensi Dinasti Politik Bakal Makin Menguat di Pilkada 2024

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Kecurangan Pemilu Presiden bagi Pilkada 2024’ di Rumah Belajar…

ICW: Pemilu Ikut Tekan Upaya Pemberantasan Korupsi

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan akan banyak kasus korupsi yang ditunda ditangani karena Kejaksaan Agung dan Polri tidak ingin dituduh…

Buntut Temuan PPATK, ICW Minta KPU Perketat Regulasi Dana Kampanye Parpol

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

ICW mendesak KPU perketat regulasi soal asal usul dana kampanye parpol. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemilihan…

ICW Kritik KPU Ulur Waktu Revisi Aturan Caleg yang Dibatalkan MA

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang tak kunjung juga merevisi Peraturan KPU Nomor…

ICW Minta Menteri Kabinet Indonesia Maju Mundur jika Ingin Maju dalam Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mendorong para menteri di Kabinet Indonesia Maju mundur dari jabatannya, jika ingin maju dalam Pemilu 2024, baik sebagai calon anggota legislatif (Caleg) maupun caon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres). Menurut Kurnia, bakal terdapat potensi konflik kepentingan jika menteri tetap menjabat.

13 Parpol Peserta Pemilu Bakal Diperkarakan jika Tak Ungkap Laporan Keuangan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah organisasi nirlaba yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Antikorupsi bakal memperkarakan 13 dari 24 partai politik peserta Pemilu 2024 jika menyediakan informasi laporan keuangan masing-masing.

ICW Harap MK Juga Atur Masa Jeda Eks Napi Korupsi Maju Jadi Calon Anggota DPD

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur adanya masa jeda selama lima tahun sejak menyelesaikan pidana penjara bagi eks narapidana korupsi yang ingin maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: ICW