Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Kementerian

Popular News

1

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
2

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
4

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
5

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
6

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
7

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
8

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
  • Berita
9 bulan yang lalu9 bulan yang lalu

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
9 bulan yang lalu9 bulan yang lalu

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
9 bulan yang lalu9 bulan yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Tag: Kementerian

  • Berita

UU Kementerian Digugat Lagi, MK Diminta Larang Wamen Jabat Komisaris

9 bulan yang lalu9 bulan yang lalu4 mins

Jakarta – Warga bernama Viktor Santoso Tandiasa mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Kementerian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Viktor meminta MK membuat larangan terhadap menteri…

Continue reading
  • Berita

Revisi UU Kementerian Negara Jadi RUU Inisiatif DPR, Gerindra Mulai Kaji Penambahan Menteri

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Partai Gerindra menyebut jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bertambah, bisa pula berkurang. JAKARTA, KOMPAS — Rancangan undang-undang tentang perubahan…

Continue reading
  • Berita

Di Tengah Isu Penggemukan Kabinet Prabowo, DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

Revisi UU Kementerian Negara mulai dibahas meski tak masuk daftar 43 RUU yang sudah diprioritaskan. JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan…

Continue reading
  • Berita

Tata Ulang Kementerian Negara, Kabinet Diusulkan Diisi 41 Menteri

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

APHTN-HAN merekomendasikan penataan nomenklatur kementerian, termasuk menambah jumlah kementerian menjadi 41. JAKARTA, KOMPAS — Pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor…

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi
  • Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi
  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.