Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • konstitusi
  • Page 2

Popular News

1

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
2

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
4

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
5

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
6

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
7

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
8

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Tag: konstitusi

  • Berita

Bamsoet Dorong Adanya Evaluasi Terhadap Perjalanan Konstitusi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan reformasi menjadi tonggak sejarah yang menandai runtuhnya sebuah ‘tabu politik’ dengan dilakukannya amandemen UUD 1945. UUD 1945 disebut telah sekian lama menjadi dokumen ‘sakral’ yang tidak tersentuh oleh arus perubahan.

Continue reading
  • Berita

Kemunduran Demokrasi Semakin Dalam, Demokrasi Rusak Oleh Politik Uang

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Kaum intelektual dan analis melihat pemberlakuan ambang batas pemilihan Presiden (Presidential Threshold) sebesar 20% sangat melanggar Konstitusi (UUD45). Hal ini juga menunjukkan sangat buruknya  praktik konstitusionalisme di Indonesia.

Continue reading
  • 1
  • 2

Tulisan Terbaru

  • MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi
  • Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi
  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.