Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) diminta jelaskan dan perbaiki temuan 52 juta data aneh pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024. Permintaan ini disampaikan oleh Perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil.
Jakarta – KPU menghapus kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai hal itu membuat pengawasan dana kampanye menjadi sulit.
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Senin (5/6/2023). Lewat surat itu, ICW dkk menyampaikan ihwal peraturan KPU RI terkait syarat calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana, termasuk eks koruptor, yang dinilai bertentangan dengan putusan MK.
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertindak atas langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menghapus kewajiban peserta Pemilu 2024 menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama sejumlah lembaga sipil lainnya mendesak Mahkamah Konstitusi menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mendesak agar aturan terkait eks terpidana menjadi caleg dibatalkan.
Jakarta – Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan untuk Pemilu 2024 masyarakat yang punya hak memilih atau pemilih akan tetap mendapat 5 surat suara. 5 surat suara itu terdiri dari pasangan capres-cawapres hingga caleg DPR RI.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai syarat bagi bakal calon legislatif atau caleg untuk ikut berkontestasi pada Pemilu 2024 mendatang.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mengkonstultasikan sejumlah Peraturan KPU (PKPU) kepada DPR RI. Rencananya konsultasi tersebut akan dilakukan di masa sidang bulan ini.
Jakarta – Komisi II DPR RI meminta KPU untuk tidak mengubah Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023. KPU sendiri belum memutuskan untuk merevisi atau tidak aturan tersebut.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menutup pendaftaran bakal calon (bacalon) anggota DPR, DPRD dan DPD. KPU mencatat ada 683 orang mendaftar untuk maju sebagai anggota DPD RI.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.