Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • kpu
  • Page 37

Popular News

1

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
2

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
3

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
4

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
5

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
6

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
7

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

  • Berita
8

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tag: kpu

  • Berita

Tatap Pemilu 2024, KPU: Peran Media Sangat Penting Kawal Isu Hoaks, Cegah Perpecahan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Dua nama bakal calon presiden sudah resmi diumumkan akan bertarung di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 nanti.

Continue reading
  • Berita

Aturan Pemilih Bisa Coblos di Lokasi Beda dengan KTP saat Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Kurang dari satu tahun lagi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan digelar, tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus bagi pemilih yang memiliki kendala untuk memilih di alamat asalnya saat Pemilu 2024. 

Continue reading
  • Berita

Gagal Lagi Ikut Pemilu, Prima Gugat KPU ke Bawaslu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk kedua kalinya menyatakan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Merespons kenyataan pahit tersebut, Prima menggugat KPU RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, sebuah langkah yang sudah berulang kali dilakukan partai baru itu.

Continue reading
  • Berita

KPU Nyatakan Prima Tak Penuhi Syarat Verifikasi Ikut Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi faktual perbaikan calon peserta Pemilu 2024.

Continue reading
  • Berita

Kalau Gagal Ikut Pemilu, Prima Bakal Ajukan Kasasi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) bakal menempuh sejumlah langkah hukum apabila KPU RI kembali menyatakan partai baru itu tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Salah satu langkah hukum yang akan ditempuh adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan penundaan Pemilu 2024 yang sudah dianulir Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Continue reading
  • Berita

KPU Akui Masih Ada 616 Ribu Data Ganda dalam DPS Pemilu 2024 

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengakui bahwa masih ada 616.743 pemilih yang tercatat berulang kali alias data ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU RI pada Selasa (18/4/2023). Data ganda ini akan dihapus sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. 

Continue reading
  • Berita

Diprotes, KPU Sebut Akan Serahkan Salinan DPS Pemilu 2024 ke Bawaslu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengklaim bakal membantu kerja-kerja pengawasan tahapan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), khususnya mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang baru saja direkapitulasi dan ditetapkan di tingkat nasional pada Selasa (18/4/2023).

Continue reading
  • Berita

Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 Capai 205 Juta, KPU Bakal Lakukan Analisis Kegandaan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima laporan rinci Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baik dari dalam maupun luar negeri. Total, saat ini tercatat ada 205.853.518 DPS.

Continue reading
  • Berita

Partai Berkarya Bantah Gugatan soal Penundaan Pemilu 2024 Pesanan Pihak Tertentu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Partai Berkarya membantah dengan tegas gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penundaan Pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pesanan pihak tertentu. Partai Berkarya mengeklaim gugatan tersebut merupakan upaya mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu 2024.

Continue reading
  • Berita

KPU Diminta Tak Merepotkan Persyaratan Jadi Caleg di Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuat peraturan KPU (PKPU) yang isinya memudahkan persyaratan bagi seseorang untuk daftar menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024. 

Continue reading
  • 1
  • …
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • …
  • 46

Tulisan Terbaru

  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat
  • Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi
  • MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.